Tilap Uang Pajak Ratusan Juta, Oknum PNS Terancam Dipolisikan

oleh

Lintasbojonegoro.com – Seorang Oknum PNS di kantor kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro terancam dilaporkan ke polisi, akibat menilap uang pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) senilai Rp. 337.407.774.

Uang pajak ratusan juta tersebut diketahui berasal dari 3 desa di kecamatan kapas yaitu desa Wedi, Tanjungharjo, dan Bendo.

Sekretaris badan pendapatan daerah (Bapenda) kabupaten Bojonegoro Lasujono mengatakan, pajak yang ditilap oleh oknum PNS tersebut berasal dari tahun 2014 dan 2015.

banner

Pihak inspektorat juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, namun belum juga ada pengembalian uang pajak tersebut hingga saat ini.

” Ini upaya terakhir dari pemkab Bojonegoro kita sudah kirimkan surat peringatan,” Kata Lasujono.

Lasujono menunjukkan surat peringatan tertanggal 3 April 2018 yang ditunjukkan kepada Camat Kapas, dengan tembusan kepala Bapenda dan inspektur kabupaten Bojonegoro.

Surat tersebut berisi tentang tindaklanjut hasil pemeriksaan khusus atas pemakaian keuangan PBB-P2 kabupaten Bojonegoro pada tanggal 12 Maret 2018. Atas adanya penyalahgunaan uang hasil pungutan PBB -P2 yang dilakukan oleh PNS di kecamatan kapas kabupaten Bojonegoro atas nama Suyono Hadi sebesar Rp. 337.407.774.

Selama ini yang bersangkutan belum menindaklanjuti atas adanya kerugian daerah yang ditimbulkan tersebut, oleh karena itu apabila dalam waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan belum ditindaklanjuti, maka pemerintah kabupaten Bojonegoro akan melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan surat tersebut camat kapas diminta untuk melakukan fasilitasi dan melaporkan hasilnya kepada bupati melalui Bapenda dan inspektorat paling lambat 14 hari setelah diterimanya surat.

Sementara itu sekretaris Secamatan (Sekcam) Kapas Aan Syahbana membenarkan bahwa surat peringatan dari pemkab sudah diterima olehnya.

Pihaknya sudah melakukan fasilitasi dan yang bersangkutan berjanji berusaha mengembalikan hingga jatuh tempo 14 hari.
” Sudah ada pertemuan saat ini yang bersangkutan fokus untuk mengembalikan uang itu,” Ujarnya.

Sekcam sendiri baru menjabat sekitar bulan Agustus 2017 lalu, sehingga pihaknya juga sempat kaget akan permasalahan ini yang sudah terjadi pada tahun 2014/2015 lalu dengan Camat Nanik lusetyowati saat itu.

Sekcam menambahkan, pada masa pemerintahan Camat Alm. Sukirno seringkali yang bersangkutan sudah dimarahi dan diingatkan namun belum bisa mengembalikan hingga saat ini.

banner