Tidak Miliki Ijin, Satpol PP Tertibkan Kegiatan Sosial Komunitas Motor

oleh

Lintasbojonegoro.com – Kepala satuan polisi pamong praja (Satpol-PP) Kabupaten Bojonegoro Gunawan, memastikan bahwa kegiatan sosial penggalangan dana yang dilakukan oleh salah satu komunitas motor di Bojonegoro tidak memiliki ijin. Sehingga dilakukan penertiban pada Sabtu (25/08/2018) malam di sekitar alun-alun Bojonegoro.

Menurut Gunawan, setiap kegiatan penggalangan dana untuk kepentingan sosial yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok harus mendapatkan ijin dari dinas terkait.

Mengacu pada Peraturan daerah (Perda) nomor 15 tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

banner

” Tidak ada mas, tidak ada ijinya, makanya kita lakukan penertiban,” Ujar Gunawan.

Mantan Camat Malo itu menegaskan, Satpol-PP hanya melakukan tugasnya sebagai penegak Perda.

Untuk itu masyarakat dihimbau untuk mematuhi aturan perda yang dibuat oleh Pemkab Bojonegoro bersama DPRD tersebut.

” Patuhi aturan Perda yang berlaku,” Jelasnya.

Selama bulan Agustus ini, Satpol-PP Kabupaten Bojonegoro sering melakukan penertiban aksi sosial penggalangan dana di jalan – jalan yang tidak memiliki ijin.

Gunawan tidak bisa menyebutkan secara pasti jumlahnya, karena seringkali ditemukan kegiatan sosial tanpa adanya ijin dari dinas terkait. ” Kita sering setiap patroli, melihat ada aksi di jalan, kita tanya mereka tidak bisa menunjukkan ijinya lalu kita tertibkan,” Imbuhnya.

Sementara itu, Fajar perwakilan dari komunitas motor yang melakukan aksi penggalangan dana di sekitar alun-alun, membenarkan bahwa aksinya tidak memiliki ijin dari dinas terkait.

Fajar beralasan bahwa pada aksi – aksi sebelumnya komunitas miliknya tidak mengalami masalah (tidak diterbitkan).

“Aksi sebelumnya tidak ada masalah, di kota lain juga tidak dilarang kenapa disini ditertibkan,” Ujar Fajar.

Fajar menyayangkan hal itu karena ini merupakan bentuk kepedulian komunitas motor terhadap korban gempa di Lombok.

Mengenai perijinan pihaknya mengaku tidak tahu menahu soal aturan perda tersebut. Di internal FKOB sendiri kata dia, juga tidak dilakukan himbauan atau sosialisasi mengenai ijin tersebut.

Ketua FKOB Kabupaten Bojonegoro Malik Purnama ketika dikonfirmasi awak media melalui sambungan telepon, belum bisa tersambung.(Pin/Red).

banner