Tidak Ada Dasar hukum, Dishub Berhenti Lakukan Lelang Parkir

oleh

Lintasbojonegoro.com — Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bojonegoro Adie Witjaksono, bakal mengambil kebijakan berbeda dengan Kepala Dishub sebelumnya. Salah satunya terkait parkir di jalan sekitar pasar kota Bojonegoro, dipastikan tidak akan dilakukan lelang kembali.

Menurut Adie, Dishub tidak memiliki dasar hukum, baik Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup) untuk melakukan lelang dalam pengelolaan parkir di jalan seputar pasar Kota Bojonegoro.

banner

” Tidak akan kita lelang lagi, tidak ada dasar hukumnya,” Ungkap Adie kamis (01/07/2019).

Selama ini pengelolaan parkir oleh Dishub menggunakan dasar Perda nomor 19 tahun 2011 yang telah dirubah dengan Perda Nomor 11 tahun 2017 tentang retribusi jasa umum.

Perda tersebut kata Adie juga masih ada kendala, karena sejak tahun 2011 diundangkan, belum juga memiliki Peraturan Bupati (Perbup) sebagai tindaklanjut dan petunjuk teknis dalam pelaksanaannya.

” Sejak tahun 2011 sampai sekarang belum ada Perbupnya, ini PR kita, baru kita buat regulasinya,” Terang mantan Kepala Dinas P3KB tersebut.

Dalam Perda tersebut, hanya diatur pengelolaan parkir di tepi jalan umum oleh Dishub, dengan objek sepeda motor dan mobil, sedangkan subjek retribusi adalah kendaraan plat Bojonegoro dengan parkir berlangganan dan luar Bojonegoro parkir harian.

Besaran tarif juga menyesuaikan subjeknya, untuk parkir berlangganan sepeda motor Rp. 20.000 setiap tahun, mobil Rp. 40.000 per tahun, kendaraan bermotor roda lebih dari 4 Rp. 75.000. per tahun.

Sedangakan untuk parkir harian sepeda motor Rp. 1.000, Kendaraan JBB <3.500 kg. Rp. 2.000 dan kendaraan JBB >3.500 kg Rp. 3.000.

Perda tersebut tidak mengatur adanya pengelolaan parkir oleh Dishub yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Baik dengan cara penunjukan langsung ataupun lelang.

Adapun kebijakan yang bakal diambil Adie saat kni adalah perumusan Perbup mengenai parkir, tentunya bakal ada perubahan, dengan mempertimbangkan banyak hal.

Ada usulan baru seperti kenaikan tarif parkir berlangganan, pengaturan objek fasilitas umum milik pemerintah dalam pengelolaan parkir, serta adanya zona khusus dalam pengelolaan parkir karena intensitas volume kendaraan dan lamanya pelayanan.

” Fasilitas umum milik pemerintah selama ini belum diatur, seperti contoh stdion, taman Rajekwesi,”Imbuhnya.

Jika memang benar tidak ada dasar hukum terkait kerjasama parkir dengan pihak ketiga pada tepi jalan umum, maka kebijakan Dishub pada tahun lalu dengan melaksanakan lelang parkir patut dipertanyakan.

Apalagi ada konsekuensi masuknya anggaran dari hasil lelang tersebut yang katanya langsung ke Kas Daerah.

Ditanya terkait hal tersebut, Adie enggan berkomentar karena bukan kebijakan yang diambil olehnya .

banner