Senin, Pengurus Katar Gugat Camat Soko Ke PTUN

oleh

LintasBojonegoro.com – Rencananya hari Senin (05/03/2018) pengurus forum Karang taruna kecamatan Soko bakal melakukan gugatan terhadap camat Soko ke Pengadilan tata usaha negara (PTUN).

Gugatan itu dilayangkan menyusul keputusan camat yang dinilai tidak tepat dalam acara rekonsiliasi karang taruna kecamatan Soko pada Rabu (28/02/2018) lalu.

Bendahara forum Katar Soko Rohman mengatakan pihaknya tidak menyepakati hasil dari rekonsiliasi yang memutuskan mengadakan temu karya kembali pada tanggal 15 Maret 2018 mendatang.

banner

Rohman menjelaskan, SK kepengurusan karang taruna kecamatan Soko yang dimilikinya priode 2016/2021 dianggap masih sah dan berlaku. Jadi temu karya harusnya baru akan dijalankan saat periodenya berakhir.

” Rencana Senin kita siapkan semua untuk gugatan ke PTUN,” Kata Rohman.

Rohman mengaku heran terhadap pihak-pihak yang mempermasalahkan kepengurusannya. Padahal selama 2 tahun berjalan tidak ada masalah sebelumnya.

Dia menduga ada campur tangan pihak lain yang ingin masuk ke dalam internal karang taruna soko dan kental akan nuansa Kepentingan pragmatis. Apalagi rencananya akan ada suntikan dana dari Kabupaten Tuban untuk forum Karang taruna kecamatan.

Untuk diketahui, dalam acara rekonsiliasi pada hari Rabu 28 February 2018, yang dihadiri oleh perwakilan pengurus forum Katar kecamatan Soko periode 2012/2017, dan periode 2016/2021, serta perwakilan Katar desa se kecamatan Soko Camat selaku pembina memutuskan agar adanya temu karya ulang.

Menurut camat Soko Suwito S.H ketika di konfirmasi melalui sambungan seluler, dari hasil musyawarah rekonsiliasi tersebut disepakati banyak terjadi masalah dan dugaan kekeliruan saat penerbitan SK terdahulu.

Sehingga hal itu menimbulkan celah permasalahan yang tak kunjung usai. ” Berangkat dari sana saya sebagai camat memutuskan mengadakan rekonsiliasi tersebut,” Ujarnya.

Kata Camat, akhirnya seluruh pihak yang terlibat didalamnya diundang dan dalam forum musyawarah disepakati diadakan temu karya ulang. Namun Camat juga membenarakan bahwa SK pengurus 2016/2021 sampai hari ini tidak dibekukan dan masih sah.

Pihaknya berharap pengurus tidak melakukan gugatan ke PTUN yang mana akan menimbulkan permasalahan yang lebih panjang. Selain itu sesuai hasil musyawarah akan diadakan temu karya ulang.

” Kalau bisa janganlah, masalah Katar sampai ke PTUN,” Pungkasnya.

banner