Sengsarakan Buruh, Gerindra Minta Pemkab Cabut Perbub UUP

oleh

Lintasbojonegoro.com – Fraksi Gerindra minta Perbub no 14 tahun 2015 tentang besaran dan wilayah pemberlakuan upah umum pedesaan pada industri padat karya tertentu diwilayah kabupaten segera dicabut.

Karena perbub tersebut dinilai memiliki semangat tidak berpihak kepada rakyat kecil khususnya kaum buruh di Bojonegoro. Saat ini pad tahun 2018 besaran UMK di Bojonegoro adalah Rp. 1.720.000. sementara Upah umum pedesaan yang ditetapkan dalam perbub tersebut masih pada angka Rp. 1.050.000.

Jika perusahaan menggunakan kebijakan yang dibuat pada masa bupati Suyoto ini, jelas sangat merugikan dan menyengsarakan kaum rakyat kecil khususnya kaum buruh.

Sementara UMK ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak oleh dewan pengupahan daerah dengan beberapa instrumen didalamnya. ” Tentu jika ada penetapan upah dibawah UMK yg selisihnya mencapai 680.000 ini membuat hidup kaum buruh di bojonegoro jauh dibawah kebutuhan hidup layak dan mereka akan hidup dibawah garis kemiskinan,” Ujar Anggtoa fraksi Gerindra Anam Warsito.

Selain itu dari tinjaun yuridis penatan UUP dengan Perbub No. 14 tahun 2015 bertentangan dengan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2017 tentan penetapan UMK tahun 2018. Dimana dalam ilmu hukum berlaku prinsip hukum bahwa hukum yg lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yg lebih tinggi atau lebih konkritnya Peraturan bupati tidak boleh bertentangan dengan peraturan gubernur.

Karena didalam perbub mengatur terkait upah minimum Kabupaten Bojonegoro di tahun 2018 adalah 1.720.000 sementara Perbub UUP justru mengatur upah hanya 1.050.000.

” Untuk itu demi melindungi hak kaum buruh dan menghindari terjadinya kerancauan hukum maka fraksi Gerindra meminta kepada bupati Bojonegoro untuk segera mencabut perbub no 14 tahun 2015 tentang Upah Umum Pedesaan.” Tegasnya.