Ricuh, Ratusan Warga Saling Dorong Demi Mengurus E-KTP

oleh

Reporter Dian

Lintasbojonegoro.com — Ratusan warga saling dorong di depan pintu gerbang ruang pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jl. Veteran Bojonegoro Rabu (06/02/2019) sekitar pukul 09.00 wib.

Ratusan warga itu berebut ingin masuk ke ruang pelayanan dan mendapatkan nomor antrian terlebih dahulu.

banner

Banyaknya calon pemohon E-KTP ataupun KK, membuat kapasitas ruang pelayanan tidak mampu menampung seluruh pemohon.

Akibatnya warga berebut untuk sekedar masuk ke ruangan dan harus melakukan aksi dorong dengan sesama pemohon dan petugas yang berjaga.

Petugas pun harus berteriak dengan keras untuk menghimbau para pemohon agar tidak saling berebut untuk memasuki ruangan.

” Mundur mundur, jangan maju lagi,” Ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro Chosim yang ikut menertibkan warga di pintu masuk.

Aksi saling dorong tidak hanya terjadi diluar ruangan saja, pemohon di dalam ruangan juga berebut untuk mendapatkan nomor antrian.

Emosi petugas tidak mampu terbendung akibat pemohon yang saling mendorong di depan nomor antrian. ” Mundur antri dibelakang,” Triak salah satu petugas sambil mendorong para pemohon.

Salah satu pemohon E-KTP dan KK Sri Handayani mengatakan kecewa akibat kondisi pelayanan Disdukcapil yang seperti ini.

Ia yang datang sejak pukul 08.00 wib untuk mengambil KK dan mengajukan E-KTP bahkan tidak dapat memasuki ruangan hingga saat ini.

” Sekarang saya ngambil KK, tapi tidak bisa masuk, kalau dipanggil tidak dengar nanti dimarahi. Nanti kalau menanyakan juga dimarahi karena tidak dengar waktu dipanggil, pelayanan kok seperti ini,” Keluh warga Desa Mojoranu tersebut.

Hal senada diungkapkan oleh Manan salah satu warga yang mengambil KK di pelayanan Dukcapil Bojonegoro.

Ia sangat kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak dinas. Dengan pengalaman bertahun-tahun kenapa pemkab tidak bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

” Dibeberapa kabupaten itu bisa pembuatan KTP di setiap kecamatan untuk mengurangi membludaknya pemohon,” Ujar Manan.

Selain itu kata Dia, dengan APBD kabupaten Bojonegoro yang besar mencapai 4,7 trilyun, seharusnya pemkab bisa menyediakan tempat yang bagus untuk pelayanan Disdukcapil.

” Lalu bagaimana pula dengan anggota DPRD apakah tahu kondisi ini? Jangan sampai diam saja, kalau mereka diam tidak pantas kita pilih lagi.” Cetus Manan.

banner