Regulasi Baru, BUMD diharapkan Lebih Transparan

oleh

Lintasbojonegoro.com – Kementerian dalam negeri melakukan sosialisasi regulasi tentang BUMD terbaru, yakni PP 54 Tahun 2017 & Permendagri 37 Tahun 2018 hari ini Selasa (21/08/2018) di ruang creative room Pemkab Bojonegoro.

Hadir sebagai narasumber Kasubid BUMD Kementrian dalam Negeri, Riris Prasetyo M.kom. Para peserta dari seluruh jajaran direksi dan komisaris lima BUMD, mulai dari PT BBS, PT ADS, PDAM, Hotel GDK, dan PD. BPR bank daerah Bojonegoro.

Menurut Riris, setiap regulasi yang dibuat oleh Kemendagri, bukan untuk mempersulit BUMD. Namun regulasi itu bertujuan agar BUMD lebih transparan dalam menjalankan roda bisnisnya.

banner

” Seperti dalam PP 54, perekrutan komisaris dan direksi harus melalui fit and proper test,” Ujar Riris.

Sebelumnya dalam pengangkatan komisaris dan direksi tidak semua BUMD menggunakan hal itu. Melalui regulasi ini BUMD diharapkan lebih transparan.

Riris mengatakan, selama ini pengangkatan direksi maupun komisaris identik dengan kedekatan kepala daerah. ” Bisa jadi para direksi yang hadir disini juga dulu tim sukses,” Sindir Riris.

Dalam hal penyertaan modal kepada BUMD, wajib dilakukan analisis investasi yang matang. Regulasi ini diharapkan mencegah pembentukan BUMD, atau penggelontoran dana secara serampangan tanpa perhitungan bisnis yang matang.

Harus ada break event point (BEP) yang jelas jika mau melakukan investasi atau memberikan kucuran dana. ” Coba dahulu apa ada analisa investasi mengeluarkan uang sekian milyar dan BUMD bakal mandiri setelah berapa tahun?, tidak ada kan?,” Imbuhnya.

Regulasi terbaru juga kembali mengingatkan tujuan utama pembentukan BUMD yang menentukan rencana bisnis setiap BUMD.

Ada tiga fokus yaitu , mendorong Perekonomian di daerah, kemanfaatan umum, serta memperoleh laba.

” BUMD harus melihat RPJMD dari kepala daerah dan tujuan BUMD itu dibentuk.” Pungkasnya.

banner