Refleksi Kesenjangan Sosial di Kabupaten Bojonegoro

oleh

Oleh : M Fajar Dermawan
(Project Manajer Nusantara Bergerak Institute)

Pada kesempatan kali ini penulis masih menggunakan semangat kemajuan akan daerah asal penulis yaitu Bojonegoro namun di kemas dengan anekdot agar pembaca lebih mudah menerima pesan yang ingin di sampaikan. Tujuan dari tulisan ini sebagai refleksi bagaimana kabupaten Bojonegoro yang mengalami penurunan tingkat kemiskinan namun memperlebar jarak kesenjangan sosial antar masyarakatnya, di analogikan sebagai manusia Pasca Jomblo yang justru mengalami ketidakberdayaan akan kebebasan dirinya dan senantiasa mengalami kecemasan yang tiada ujungnya.

Alasan bagi penulis adalah selama ini Bojonegoro yang menjadi sub-ordinat bagi Kabupaten lain, mengalami kesamaan dengan Jomblo yang selalu merasa inferior. Hingga pada akhirnya kabupaten Bojonegoro mendapatkan “mukjizat” akan potensi Migasnya, di analogikan Jomblo yang dengan tiba-tiba mengalami teken.

banner

Bojonegoro yang saat ini tengah mendapatkan berkah dari kekayaan sumber daya alamnya dan tengah menata pembangunan harus menjadi Kabupaten berdaya saing dan berdaya guna.Berbagai macam upaya tentu harus dilakukan agar Bojonegoro tidak mengulang masa lalu yang kelam sebagai daftar 10 Kabupaten termiskin di Jawa Timur.

Kemiskinan dan ketidakberdayaan mengelola potensi tentunya akan banyak menghadirkan ancaman bagi Kabupaten Bojonegoro. Konflik vertical dan horizontal menjadi tantangan yang tidak dapat ter-elakkan. Hal ini tentu perlu di selesaikan banyak pihak serta refleksi secara seksama agar Bojonegoro terhindar dari Kegagalan ibarat “Kegagalan Manusia Pasca Jomblo” .

KEGAGALAN MANUSIA PASCA JOMBLO (berpacaran)

Berpacaran seringkali diindikasikan sebuah kebahagiaan tersendiri di usia muda. Namun, dibalik kebahagiaan tersebut individu yang tengah menyandang gelar berpacaran atau pasca jomblo adalah “manusia penuh rekaan”. Mengapa demikian, tersimpan suatu kegelisahan mendalam atas ketidakpastian akan jati dirinya. Manusia pasca jomblo senantiasa dirundung kegelisahan rasa kehilangan atas sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ada pada dirinya. Sebuah kecemasan akan rasa kehilangan yang tidak pernah dirasakan oleh Jomblo. Sebab ke-Sendirian itulah muaranya.

Pada beberapa kesempatan penulis seringkali menganalogikan suatu hubungan ibarat Rokok. Nikmat memang terasa di awal namun akan semakin hambar di ujung hisapannya. Segera setelah ke-Sendiriannya hilang individu tersebut akan dibuntuti dengan perasaan kecewa. Misalnya, ketika sedang asyik chattingan tiba-tiba pasangan ketiduran, kegalauan kala pasangan bertemu mantan, sampai kebimbangan akibat ketidak bersamaan atau LDR (Long Distance Relationship). Hal seperti inilah yang kemudian membuat hubungan menjadi sangat rentan.

Hal yang kemudian dapat disimpulkan dari perspektif tersebut adalah manusia pasca jomblo atau berpacaran cenderung KEHILANGAN JATI DIRINYA juga KECEMASAN yang tak berujung. Uraian tersebut di kuatkan dari banyak fakta bagaimana jomblo menjadi suatu entitas menarik untuk dibahas. Bukti kuatnya adalah saat ini banyak situs-situs yang khusus membahas jomblo seperti Jombloo.coo, dan akun-akun penyedia puisi di Instagram yang ramai mendapatkan Followers hingga sampai pada hipotesis penulis betapa banyaknya Jomblo di dunia ini.

KE ”GALAUAN” KABUPATEN BOJONEGORO

Angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro dua tahun belakangan ini (2016-2017) memang mengalami penurunan. Namun, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan justru mengalami peningkatan dari sebelumnya. Hal itu di buktikan dari hasil survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) 2016. Survei menunjukan, tahun 2015 angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro, sebesar 15.71 persen, turun di tahun 2016 menjadi 14.60 persen. Adanya penurunan kemiskinan ini, membuat Kabupaten Bojonegoro keluar dari 10 kabupaten/kota termiskin di Jawa Timur. Pada tahun 2015 Kabupaten Bojonegoro masuk dalam peringkat kedelapan kabupaten/kota termiskin, dan pada tahun 2016 menjadi peringkat sebelas termiskin dari kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Meskipun angka kemiskinan menurun, tetapi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan justru mengalami peningkatan dari sebelumnya. Indeks kedalaman kemiskinan, sebesar 2.01 persen (2015) menjadi 2.41 persen (2016). Sedangkan indeks keparahan kemiskinan, sebesar 0.42 persen (2015) menjadi 0.54 persen (2016). Adanya kenaikan angka kedalaman kemiskinan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat miskin level bawah, yang justru semakin menjauh di bawah garis kemiskinan. Adanya peningkatan keparahan kemiskinan, menunjukkan kesenjangan di antara masyarakat miskin di Kabupaten Bojonegoro semakin naik. Artinya, distribusi pengeluaran dan kemampuan daya beli masyarakat miskin semakin tidak merata.

Banyak faktor yang dapat di interpretasikan dari data tersebut. Sederhananya meskipun jumlah masyarakat miskin berkurang namun ukuran kemiskinan dan daya beli masyarakat melemah. Masyarakt miskin yang tidak dapat mengakses bantuan dan kebijkan dari pemerintah seperti bantuan UKM dan berbagai kebijakan lain akan semakin miskin.

Pasalnya semakin hari kebutuhan dasar masyarakat Bojonegoro semakin meningkat, seiring peningkatan kebutuhan maka kenaikan harga juga semakin tak dapat terbendung. Hal inilah yang menjadi ke-Galauan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di tambah dampak-dampak sosial lain yang harus siap di hadapi seperti konflik vertical dan kriminalitas serta konflik horizontal masyarakat dan pemerintah.

REFLEKSI

Bojonegoro ibarat manusia Pasca Jomblo yang teken tiba-tiba. Manusia Pasca Jomblo yang Kehilangan Jati Dirinya, beberapa penghargaan telah di raih oleh kabupaten Bojonegoro. Seperti contoh penghargaan OGP (Open Governtmen Partnership) dan digelarnya Festival HAM yang diselenggarakan di Kabupaten Bojonegoro oleh PBB dimana pemerintah Kabupaten Bojonegoro berhasil mengartikulasikan peraturan daerahnya dengan mengelaborasikan nilai-nilai hak asasi manusia. Hal ini tentunya menjadi kebanggan juga keprihatinan. Apakah benar penghargaan tersebut pantas untuk Bojonegoro mengingat data BPS yang telah di paparkan masih menunjukkan kedalaman kemiskinan semakin meningkat tiap tahun.

Hal ini tentu “Pek-Pok” bahasa asli Bojonegoro kata lain dari percuma. Bojonegoro seolah kehilangan jati dirinya sebagai kabupaten yang mengusung jargon “Jer Karta Raharja Mawa Karya”. Masyarakat Bojonegoro seolah “Kesirep” oleh penghargaan tersebut sampai lupa bahwa masih banyak kesenjangan sosial di masyarakat kita. Seperti manusia Pasca Jomblo yang justru kehilangan kebebasan atas dirinya sendiri dan cenderung menjadi individu “rekaan”.

Tidak hanya itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro tahun 2016 mengalami penurunan yang sangat signifikan. APBD yang awalnya di angka 3,8 Trilyun itu akhirnya dipangkas menjadi 2,9 Trilyun. Hal ini disebabkan oleh turunya harga minyak mentah dunia yang mengakibatkan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang diterima Bojonegoro juga turun drastis.

Cukup mencengangkan memang, sehingga saat ini Bojonegoro juga mengalami gagal bayar proyek pembangunan yang akan dibayar tahun depan. Tentunya hal ini sangat rawan sekali untuk rencana pembangunan Kabupaten Bojonegoro kedepan. Bahkan mengakibatkan dipangkasnya berbagai agenda yang telah direncanakan oleh beberapa SKPD. Hal inilah yang dimaksud kecemasan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Di tengah pembangunan yang kian pesat, ternyata banyak hal yang dilupakan. Pembangunan fisik di utamakan untuk menunjang Industrialisasi migas namun pemasukan tidak signifikan. Kecemasan akan dampak baik lingkungan, sosial dan budaya seperti konflik dari masyarakat terdampak migas akibat udara yang tercemar, ketidakpuasan penyerapan tenaga kerja hingga westernisasi tengah menimpa Bojonegoro. Seperti Manusia Pasca Jomblo yang senantiasa dirundung kecemasan akan keadaan pasangannya dan ancaman tikungan.

Solusi yang coba penulis tawarkan pada Manusia Pasca Jomblo dan Kabupaten Bojonegoro adalah Memperbaiki Hubungan Komunikasi seperti Harus adanya sinergitas multidimensi dalam pembangunan Bojonegoro yang berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan. Sebab saat ini masih belum adanya data bersama yang menjadi titik fokus dalam kebijakan. Misal data kemiskinan dari Disnakertransos, BPS, Kabag Pemerintahan, Dinas Pendidikan dan SKPD lain.

Agar tidak terjadi penyaluran yang duoble program, maka harus adanya data yang sama dan benar sesuai kondisi di lapangan. Yang kemudian data itu harus disinkronkan dengan rencana pembangunan Bojonegoro kedepan beserta perusahaan-perusahaan yang ada di Bojonegoro. Sehingga Dana APBN, APBD dan CSR perusahaan bisa tersalurkan dengan efektif dan efisien.

Bersinergis Akan Janji Bersama bagaimana semangat membangun Bojonegoro harus dimiliki setiap elemen baik akademisi, entrepreneur, politisi dan tokoh masyarakat. Dan terakhir Kepercayaan Masing-Masing Pihak harus mulai dibangun dengan tidak saling berkonflik baik masyarakat dengan pemerintah, pemerintah dengan korporasi, korporasi dengan masyarakat agar tercipta Bojonegoro yang berdaya saing dan berdaya guna. (*)

banner