Pengusaha Karaoke Merasa dirugikan Jika Harus Tutup Usahanya

oleh

Lintasbojonegoro.com – Mencuatnya pernyataan pemkab Bojonegoro yang menyebutkan seluruh karaoke di Bojonegoro tidak mengantongi ijin membuat pihak pengusaha meradang. Pasalnya mereka sudah berusaha mengikuti aturan yang berlaku, namun pemkab sendiri yang lalai akan tugasnya.

Para pengusaha bakal dipaksa menutup usaha karaoke miliknya, dikarenakan belum mengantongi ijin sesuai perda terbaru tahun 2016. Dari data Satpol PP, jumlah karaoke kelas menengah yang ada di wilayah kota Bojonegoro ada 7 tempat. Sedangkan di wilayah kecamatan ada 5 atau 6 tempat.

Pemkab Bojonegoro seolah dipaksa membongkar lambatnya kinerjanya sendiri dalam membuat produk hukum sebagai landasan dasar untuk mengatur iklim investasi di Bojonegoro.

banner

Terbukti setelah 2 tahun peraturan daerah (Perda) nomor 1 tahun 2016 tentang kepariwisataan diundangkan, pemkab Bojonegoro tak kunjung menyelesaikan peraturan bupati (Perbup) sebagai tindak lanjut perda tersebut.

Hasilnya para pengusaha karaoke di wilayah kabupaten Bojonegoro tidak bisa memperbarui ijin usahanya sesuai perda nomor 1 tahun 2016 tersebut, karena belum adanya perbup.

Pengelola Adelia Cafe & Resto Alberta Aditia mengaku baru tahu jika ada pernyataan seperti itu dari Pemkab Bojonegoro. Padahal, pihaknya selalu ingin mengikuti aturan dari pemerintah jika memang sudah diatur secara jelas.

Kata dia, dari awal sekitar tahun 2009 Adelia memiliki ijin usaha resto & kafe, dimana fasilitas didalamnya terdapat karaoke. ” Saat itu belum ada peraturan mengenai karaoke secara khusus tapi kita sudah ikuti semuanya,” Kata Albert.

Meski begitu karaoke ditempatnya juga telah ditarik pajak 10 persen dengan bahasa sewa ruangan oleh pemkab Bojonegoro. Setiap bulanya, rata – rata Adelia kafe & Resto mampu menyumbang pajak sebesar 10 juta perbulan kepada pemkab.

” Kalau yang karaoke misalnya disuruh tutup, mau dibilang rugi ya rugi,” Cetusnya.
Di Adelia terdapat 9 room karaoke yang terdiri dari karaoke keluarga dan umum.

Hal senada diungkapkan oleh manajer Damai Kafe & Resto Sri Lestari, bahwa selama ini memang ijin khusus untuk karaoke tidak dimiliki olehnya. Namun pihak manajemen sudah mempertanyakan hal itu sejak dulu ke pemkab Bojonegoro tapi tidak ada hasil.

” Kita dulu tanya memang tidak ada aturannya, kalau ada yang baru tidak pernah di kasih tahu,” Ujar Tari sapaan akrabnya.

Wanita asal Magelang itu menyampaikan, jika diminta mengurus ijin tentu manajemen akan senang sekali. Tapi kalau tiba-tiba disuruh menutup usaha karaokenya akan sangat merugikan.

Disisi lain, dia juga baru mendengar bahwa peraturan bupati (Perbup) sebagai tindak lanjut Perda kepariwisataan belum dibuat oleh pemkab Bojonegoro. Artinya secara teknis untuk kepengurusan ijin karaoke belum diatur.

” Kita tentu merasa dirugikan kalau langsung diminta tutup.” Tegasnya.

Berbeda dengan Adelia , untuk Damai kata Tari 9 room karaoke miliknya tidak dikenakan pajak 10 persen oleh Pemkab Bojonegoro. Jadi pajak yang masuk ke kas daerah hanya dari hasil penjualan makanan serta minuman.

Sementara itu pihak Satpol-PP saat ini masih melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait permasalahan ijin karaoke tersebut.

banner