Pemkab Tidak Boleh Intervensi Kades Untuk Melantik Calon Perangkat

oleh

Lintasbojonegoro.com – Setelah surat pemecatan yang ditandatangani PJ Bupati Bojonegoro, terhadap enam kades yang enggan melakukan pelantikan terhadap calon perangkatnya. Wakil ketua komisi A DPRD Bojonegoro Anam Warsito bereaksi.

Menurut Anam, melantik Perangkat Desa adalah Wewenang kepala desa dan bukanlah kewajiban. Jadi jika ada kepala desa yang tidak melantik perangkat desa itu menjadi kewenangan kepala desa yang tidak dapat di intervensi oleh pihak manapun asal memiliki alasan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan perundangan mengapa mereka para kades tidak melantik.

” Jika saat mereka tidak menggunakan kewenganya dengan tidak melantik perangkat desa disanksi oleh atasan dalam hal ini Bupati dan mereka merasa tidak bersalah maka mereka para kades yang diberhentikan tersebut dapat menggugat keputusan bupati tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara,” Kata Anam Kamis (26/07/2018).

banner

Politisi partai Gerindra itu mengatakan, untuk menggugat ke PTUN, para kades hanya punya waktu 90 hari sejak di tandatanganinya Surat Keputusan Bupati tentang pemberhentian kepala desa tersebut.

Karena ini menyangkut kewenangan , baik kewenangan kades dan kewenangan bupati maka Komisi A menyerahkan kepada mereka yang punya kewenangan untuk mengambil langkah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

” Misal para kades ada yang tidak terima dan mau melakukan upaya hukum kami akan menghormatinya dan akan menerima apapun keputusan peradilan nantinya,” Jelas Anam.

” Biar penyelesainya melalui jalur hukum tidak melalui jalur politik yang justru bisa menimbulkan bias kepentingan dimata masyarakat.”Pungkasnya.

Seperti diketahui enam kades yang dipecat karena tidak melantik calon perangkat desanya tersebut adalah, kades Wotangare kecamatan Kalitidu, kades Kedungrejo, kades Sukorejo, kades sumberrejo (Kecamatan Malo), Kades Jatimulyo Kecamatan Tambakrejo, dan kades Kuniran Kecamatan Purwosari.

banner