Parkir Liar, Masyarakat Butuh Solusi Bukan Imbauan

oleh

Oleh : Piping Dian Permadi

Masalah parkir liar pekan ini kembali mencuat dan menjadi pembahasan yang hangat di kalangan masyarakat Bojonegoro. Di forum-forum grup media sosial tengah ramai diperbincangkan mengenai parkir berlangganan dan oknum petugas parkir liar di ruas jalan.

Kebijakan parkir berlangganan yang ditetapkan dalam perda no. 19 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum sebenarnya cukup membantu masyarakat. Dalam setahun setiap kendaraan cukup membayar Rp. 20.000 bagi kendaraan roda dua dan Rp. 40. 000 bagi kendaraan roda empat. Dan Rp. 75.000 bagi kendaraan roda lebih dari empat.

Harga tersebut cukup murah, jika dibandingkan setiap hari harus membayar minimal Rp. 1.000 – Rp. 2000 setiap parkir di ruas jalan. Terutama bagi kendaraan yang sering beraktivitas dan parkir di ruas jalan Bojonegoro.

Tapi permasalahannya, ternyata di beberapa ruas jalan di Bojonegoro terdapat oknum petugas parkir “Parkir liar” yang menarik uang parkir.

Sudah bayar parkir berlangganan, kok masih ditarik uang parkir?

Pertanyaan tersebut terus menjadi keresahan masyarakat. Mereka merasa terganggu dengan kehadiran petugas parkir liar tersebut.

Anehnya praktek parkir liar ini berjalan bertahun-tahun di seputaran kota Bojonegoro dan belum pernah terselesaikan.

Yang perlu digaris bawahi adalah, letak masalahnya bukan pada kebijakan parkir berlangganan. Tapi pada teknis pelaksanaan, dimana masih marak oknum, baik perorangan maupun kelompok yang membuka praktek dan memaksa menarik uang parkir di area bebas parkir (ruas jalan).

Kalau masalahnya ada pada maraknya oknum parkir liar, cukuplah para oknum parkir liar tersebut ditertibkan agar tidak membuka praktek kembali.

Tapi, kenapa selama ini tidak pernah ada tindakan tegas dari pemerintah?
Apa praktek parkir liar ini tersembunyi? Apa sulit dideteksi? Atau tidak ada sumber informasi yang valid untuk melakukan tindakan proaktif?

Padahal praktek parkir liar ini terjadi di seputaran alun – alun Bojonegoro, jl. Teuku Umar, dan jalan protokol lainya di tengah kota. Praktek parkir liar ini masih terus marak dan nyaman menjalankan bisnisnya tanpa ada tindakan tegas dari pemerintah.

Harusnya pemerintah hadir ditengah – tengah masyarakat untuk mewujudkan janji parkir gratis (parkir berlangganan) di area yang sudah ditentukan.

Kalau kita lihat di aplikasi SMS lapor, ada beberapa keluhan dari masyarakat mengenai praktek parkir liar tersebut dari tahun ke tahun. Masalahnya tetap klasik, pemerintah meminta masyarakat untuk kembali melaporkan hal itu ke dinas terkait (dishub) maupun ke aparat penegak hukum jika tengah mengalami kejadian.

Dinas perhubungan kabupaten Bojonegoro pada tahun 2017 lalu meminta masyarakat segera melaporkan ke polisi jika masih dimintai uang parkir di area yang harusnya bebas parkir. Menurutnya tindakan tersebut sudah masuk dalam ranah premanisme, (Pungli).

Sementara kewenangan dishub hanyalah pada pengelolaan parkir, bukan pada penindakan hukum. Mereka menyadari petugas parkir dishub terbatas untuk melayani masyarakat di setiap ruas jalan di kota Bojonegoro.

Masyarakat sendiri spertinya malas melapor ke kepolisian hanya karena masalah tarikan parkir Rp. 2.000. Padahal masalah tersebut cukup meresahkan bagi mereka.

Masyarakat memilih menempuh jalur pengaduan yang mudah, sperti pada SMS lapor, atau dulu pada dialog Jumat di pendopo malowopati. Asal aspirasi mereka tersampaikan, sembari berharap adanya SOLUSI.