MA Batalkan Dua Pasal Perda Perangkat Desa di Bojonegoro

oleh

Reporter Dian

Lintasbojonegoro.com – Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji materi perda nomor 1 tahun 2017 tentang pengisian dan pemberhentian perangkat desa di kabupaten Bojonegoro. Permohonan uji materi itu dilakukan oleh Mustakim (Kades Kedungrejo – Malo, Santoso (Kades Sumberjo – Malo) dan Mukti Ali (Kades Wotangare – Kalitidu)

Dalam putusannya MA menyatakan bahwa pasal 6 ayat (1) huruf i dan pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 1 tahun 2017 tentang Perangkat Desa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yakni pasal 18 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

banner

” Ini baru turun hasil uji materi kita dikabulkan,” Ujar Kades Wotangare Mukti Ali Senin (04/09/2018).

Berikut bunyi pasal dalam perda nomor 1 tahun 2017 tentang pengisian dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro,, yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Diketahui Pasal 6 ayat (1) huruf i berbunyi ” (1) Tim sebagaimana pasal 5 bertugas : i. Melakukan kerjasama dengan tim kabupaten dalam pembuatan soal ujian”

Sedangkan pasal 7 ayat (1) berbunyi ” Pemerintah daerah membentuk Tim Kabupaten”

Pasal 7 ayat (2) berbunyi ” (2) Tim Kabupaten sebagaimana ayat (1) mempunyai tugas :
a. Mengawasi proses penjaringan dan penyaringan.
b. Mengawasi proses pembentukan tim
C. Memfasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga
d. Melakukan pengawasan setelah proses penjaringan dan penyaringan, dan
e. Memfasilitasi ujian tulis apabila dilakukan ujian bersama.

Itulah dua pasal yang dibatalkan oleh MA, dimana dua pasal itu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah yang diwakili oleh tim kabupaten (Pemkab dan DPRD) dalam proses pengisian perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro.

Mukti Ali berharap hal serupa tidak lagi terjadi, dan ini sebagai bukti bahwa ada kejanggalan dalam proses pengisian perangkat desa kemarin. ” Bisa ke bagian hukum seperti apa tanggapanya.”Pungkas Mukti Ali.(Dn/Red).

Download Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa
download (7)

banner