Kritik Sosial Dibalik #BojonegoroKeras

oleh

Oleh: Ervan Kusindarto

Entah, siapa yang mempopulerkan, kini ramai dibincangkan #BojonegoroKeras (baca: tagar). Viral di media, latah diucapkan dalam keseharian. Benarkah #BojonegoroKeras sekedar canda-gurauan yang hilang seiring waktu, atau sesuangguhnya menyimpan makna ekpresi sosial dari lapisan akar rumput.

Dalam khasanah media, tagar identik dengan ekspresi publik untuk tujuan tertentu. Menggabungkan kata “BOJONEGORO” dengan “KERAS” seolah ingin menyampaikan pesan bahwa betapa sulitnya kehidupan di sana. Benarkah demikian adanya?

banner

Siapa akan percaya bahwa Bojonegoro sebagai daerah penghasil sumber daya alam tersebut belum mampu keluar dari jerat kemiskinan. Anggaran pembangunan meningkat setiap tahun, bahkan pada tahun 2018 mencapai 3,39 Trilyun. Tentu ironis apabila masyarakat merasa belum sepenuhnya merasakan hasil pembangunan yang mensejahterakan.

Patut diduga ada yang kurang tepat dalam pengelolaan anggaran pembangunan. Dugaan tersebut tidak sepenuhnya salah. Faktanya angka kemiskinan yang masih tinggi mencapai 14,34 % dan indek pembangunan manusia masih rendah dengan skore 67,56 (BPS: 2017) sebagai indikator kinerja pembangunan selama ini yang masih jauh dari harapan publik.

Sebagaimana tingkat penggaguran yang meningkat. Angka pengagguran di Bojonegoro pada bulan Maret 2018 mencapai 23.617 jiwa dan pada bulan Juni 2018 mencapai 24.387 jiwa. Artinya dalam rentang waktu Maret hingga Juni 2018 terjadi lonjakan angka pengagguran yang signifikan, sebanyak 700 orang sebagai pengangguran baru, tanpa pekerjaan tanpa penghasilan. Bahkan sebagain dari mereka adalah penduduk usia produktif.

Fakta tersebut mengkomfirmasi bahwa betapa sulitnya mengakses sumber-sumber ekonomi produktif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

#BojonegoroKeras bukan sebuah ekpresi canda-gurauan masyarakat, lebih komplek lagi sebagai sebuah kritik sosial terhadap kondisi yang dialami masyarakat hari ini.

Kesadaran publik terhadap kondisi kesejahteraan diekpresikan secara akumulatif dalam sebuah kritik terhadap paradigma pembangunan. Justru menciptakan kesenjangan ekonomi antar masyarakat antar wilayah. Sebagian kelompok mendapatkan akses yang luar biasa terhadap sumber ekonomi produktif dengan berbagai kemudahan regulasi. Sebagian lainnya semakin terpinggirkan dengan segala keterbatasan tanpa upaya proteksi dari pemerintah.

Situasi semakin menghimpit disaat yang bersamaan terjadi peningkatan biaya hidup layak akibat kenaikan harga bahan kebutuhan pokok yang terus meningkat. Kondisi ini sangat dirasakan oleh mereka berpengahsilan rendah, penduduk miskin maupun rentan miskin.

Sebut saja petani, yang terus menerus dihadapkan pada situasi ancaman gagal panen, kelangkaan pupuk, bahkan kebijakan impor beras semakin menekan petani pada situasi tidak menentu. Disaat yang sama lapangan pekerjaan sektor formal diisi oleh mereka yang memiliki akses pendidikan lebih baik.

Angka kemiskinan sebesar 14,34% menggambarkan piramida penduduk pedesaan dengan tingkat penghasilan rendah, pendidikan kurang memadai, keterbatasan akses ekonomi serta kelemahan dalam keahlian bekerja.

Reorientasi

Kegagalan pembangunan bukan disebabkan keterbatasan anggaran tetapi acapkali terjadi pengelolaan anggaran yang kurang tepat.

Struktur anggaran pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh penerimaan dana perimbangan yang mencapai 2,24 Triyun atau 66,07 % dari total pendapatan daerah. Hal itu mencerminkan betapa lemahnya pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan potensi dari yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan restribusi daerah dan pendapatan lainnya yang sah.

Dari berbagai persoalan pembangunan tersebut, maka dibutuhkan reorientasi terhadap pengelolaan anggaran pembangunan. Dimulai dari kebijakan pertumbuhan ekonomi yang berorintasi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor non migas.

Terdapat beberapa sektor yang bisa dikembangkan oleh pemerintah untuk menopang kemandirian ekonomi yaitu pertanian, kehutanan dan perkebunan, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, serta sektor informasi dan komunikasi yang mengalami laju pertumbuhan signifikan dalam dua tahun terakhir. Menggali potensi daerah lainnya yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan restribusi, seperti pariwisata, jasa akomodasi lainnya.

Reorientasi terhadap prioritas jangka pendek. Ada dua persoalan yang harus segera diatasi oleh pemerintah dalam jangka pendek, yaitu kualitas infrastruktur dan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi produktif masyarakat termasuk pertanian dan perkebunan.

Buruknya infrastruktur penghubung antar wilayah menjadi salah satu penghambat mobilitas secara vertikal untuk mengakses sumber-sumber ekonomi bagi masyarakat pedesaan. Sebagian besar terdapat di wilayah Barat dan Selatan dari Kabupaten Bojonegoro, seperti Padangan, Margomulyo dan Sekar perlu mendapat prioritas.

Percepatan pertumbuhan ekonomi produktif di sektor pertanian dan perkebunan dapat dilakukan dengan serangkaian kebijakan proteksi (perlindungan) serta kemudahan permodalan sebagai stimulus pengembangan usaha. Sebagian besar terdapat di wilayah bagian Barat dan Timur dari Kabupaten Bojonegoro, seperti wilayah Kalitidu dan Kapas.

Inilah respon yang diharapkan publik dari pemerintah. Tentunya #BojonegoroKeras sebagai sebuah kritik sosial perlu ditanggapi secara positif oleh pemerintah. Untuk menciptakan optimisme bahwa pemerintahan saat ini lebih baik dari sebelumnya, indikatornya sederhana peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Memupuk harapan bersama, dari #BojonegoroKeras menuju #BojonegoroBahagia.

Sekian.

banner