Konsep Sumbangan Sekolah Itu Seperti Kotak Amal, Dilarang Mewajibkan

oleh

LintasBojonegoro.com — Selain dari kucuran dana pemerintah, sekolah bisa menerima bantuan sumbangan dari pihak lain, seperti orang tua siswa. Namun dalam aturan Permendikbud 75 tahun 2016 tentang komite sekolah, pengumpulan dana dengan konsep sumbangan itu tidak wajib, berbeda dengan pungutan yang tentunya dilarang.

” Yang penting sesuai mekanisme yang diatur, bisa menerima sumbangan, bukan pungutan,” Kata Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Bojonegoro-Tuban Adi Prayitno Kamis (01/07/2019).

banner

Dari pemerintah pusat, sekolah biasa menerima dana BOS, sedangkan dari pemerintah Provinsi juga sudah ada BPOPP. Jika sekolah masih merasa biaya untuk program Pendidikan kurang, sekolah bisa meminta sumbangan pihak lain melalui komite sekolah.

Biasanya sekolah menyampaikan program dan kebutuhan dana melalui komite sekolah saat tahun ajaran baru. Disitu wali murid akan diminta kesediaannya membantu pendanaan program sekolah tersebut.

Dalam pakteknya, sekolah atau komite terkadang menimbulkan keresahan terhadap wali murid, yang merasa dipaksa membayar sejumlah dana ke sekolah dengan istilah ” uang gedung ” . Padahal yang diperbolehkan adalah sumbangan secara sukarela, bukan diwajibkan (pungutan).

Seperti yang terjadi di salah satu SLTA favorit di kabupaten Bojonegoro beberapa waktu lalu, yang memberikan edaran melalui komite kepada wali murid untuk mebayar dana kurang lebih Rp. 4 juta per siswa, untuk rehabilitasi gedung.

Merasa tidak terima, dan dipaksa melampirkan surat keterangan tidak mampu oleh sekolah, wali murid tersebut melaporkan pihak sekolah dan komite ke ombudsman RI. Hasilnya ombudsman melarang sekolah melakukan pungutan sebesar Rp. 4 juta per siswa.

Belajar dari pengalaman tersebut, Adi Prayitno menegaskan, bahwa sekolah hanya diperbolehkan menerima sumbangan sukarela sesuai aturan. Sekolah dilarang melakukan pungutan yang mewajibkan wali murid untuk menyetorkan sejumlah uang kepada sekolah.

” Sumbangan itu ya seperti kotak amal di masjid, mau nyumbang silahkan, tidak ya tidak apa-apa,” Imbuh pria Asal Nganjuk tersebut.

Ditanya terkait kewajiban wali murid untuk melampirkan surat keterangan tidak mampu jika tidak menyumbang, Adi menegaskan hal itu tidak dibenarkan. Sekolah tidak boleh menyuruh wali murid untuk melakukan hal tersebut, karena yang namanya sumbangan itu sukarela.

” Itu tidak benar, wali murid tidak perlu melampirkan apapun kalau tidak nyumbang.”Pungkasnya.

banner