Kisruh Rekrutmen Perangkat, Camat Singgahan Dilaporkan Ke Polisi

oleh

Lintasbojonegoro.com – Gonjang ganjing terkait ujian Perangkat Desa tidak terjadi di Kabupaten Bojonegoro saja.Namun hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Tuban.
Salah satunya terjadi di Desa Lajokidul, Kecamatan Singgahan.

Menurut salah satu calon Perangkat Desa dengan jabatan Sekretaris Desa (Sekdes) Aly Wafa bahwa ujian perangkat Desa yang berlangsung pada tanggal 12 Desember 2017 diduga ada kecurangan dari Tim Pengangkatan Perangkat Desa (TPPD) Lajokidul Kidul.

Kecurangan yang di maksud adalah saat koreksi soal ujian, diduga tim membenarkan soal jawaban kosong (diberi nilai) pembetulan jawaban sebanyak kurang lebih 20 soal namun semuanya benar. Banyak coretan dikolong nilai akhir sebanyak 4 kali.

Akhirnya para calon perangkat membuat surat pernyataan yang isinya sanggup mengikuti ujian ulang asal semua anggota TPPD Desa Laki Kidul diberhentikan.

Sedangkan anggota Tim Pengangkatan Perangkat Desa, (TPPD) masing-masing dari unsur Perangkat Desa yaitu Kusmanto,dan Supriyono, sedangkan dari unsur BPD, yaitu Syahri,Agus Kasian,Taufik,dan Suparmin,sedangkan dari tokoh masyarakat yaitu Didik Sunardi.

” Mereka kami minta untuk diberhentikan, namun pihak Kecamatan seakan akan melindungi semua anggota TPPD,” ujarnya.

Surat pernyataan yang mereka buat juga di ketahui oleh Camat Singgahan Drs.Moch.Dani Ramdani dan Kepala Desa Lajokidul Kidul Yoyok Sudarmoko.
Setelah tidak ada respon dari pihak Kecamatan, akhirnya Aly Wafa melaporkan Camat Singgahan Drs. Moch Dani Ramdani ke Polres Tuban, sebagai pengawas TPPD yang diduga dengan sengaja melakukan pembiasan/perlindungan atas kecurangan yang dilakukan oleh TPPD Desa Lajo Kidul yang sudah mengakui kesalahan/kecuranganya dan disaksikan bersama oleh Kapolsek Singgahan,Ndanramil Singgahan, Kepala Desa Lajo Kidul,pengawas dari Dipemas Kabupaten Tuban,dan 2 orang personil anggota Koramil Singgahan masing-masing Hartono dan Solekan.

” Laporan kami ke Polres Tuban pada tanggal 8 Januari 2018,”tambah Aly Wafa.

Sementara itu Kepala Desa Lajokidul Kidul Yoyok Sudarmoko saat dikonfirmasi terkait kasus tersebut membenarkan bahwa pihaknya sudah beberapa kali melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan, namun pihak Kecamatan tidak merespon saat Kades meminta rekom dari Kecamatan beberapa kali justru ditanggapi oleh Sekda dengan pembatalan ujian perangkat tersebut, sekarang meninggalkan pertanyaan karena dengan surat pembatalan ujian dari Sekda namun 2 perangkat lainnya Kaur Kesra dan Kaur Umum sudah dilantik.

“Namun sesuai Perbup Nomor 30 tahun 2017 dibatalkan karena ada mekanisme yang tidak sesuai kenapa tidak semua peserta yang dibatalkan,”ujarnya.

Lebih jauh Kades mengatakan bahwa kenapa juga tidak disanksi bagi oknum panitia yang jadi penyebab mekanisme tersebut ternodai, maka dimana letak keadilan atas kebenaran yang sudah mutlak disaksikan dan diakui Camat Singgahan.

“Semua jadi abu -abu, Desa khususnya kedepan mau jadi apa kalo para pimpinan pemegang regulasi ditingkat Kecamatan sudah tidak jelas arah keputusannya. Pemkab Tuban pun seolah-olah subyektif menyikapi permasalahan ini kurang arif dan obyektif dalam mengambil opsi-opsi dan solusi.”Pungkasnya.

Sementara itu Camat Singgahan Drs,Moch Dani Ramdani saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, mengatakan, sebenarnya yang mempunyai hak memberi Sanksi kepada TPPD adalah Kepala Desa,karena yang memberi Surat Keputusan (SK) adalah Kades.

” Yang berhak memberikan sanksi adalah Kepala Desa,” ujarnya.

Lebih jauh Moch Dani mengatakan bahwa sebenarnya kasus tersebut sudah diupayakan dengan penyelesaian damai,namun dengan upaya seperti itu menemui jalan buntu, akhirnya kasus tersebut Sampai ke Polres.

” Silahkan anda konfirmasi ke Polres karena saya gak wewenang menjawab,” pungkasnya.