Kepala BPN Juga Perintahkan Laksanakan PTSL Sesuai Perbup

oleh

Reporter Dian

LintasBojonegoro.com — Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2018 telah berakhir. Sekarang pada tahun 2019 saatnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membagikan seritipikat tanah kepada para pemohon.

Pagi tadi Senin (14/01/2019) bertempat di Balai desa Jumput Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, BPN membagikan seritipikat tanah dari program PTSL pada tahun 2018 lalu.

banner

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Kanwil BPN Jatim, Jajaran Forkopimda, beserta masyarakat calon penerima sertipikat tanah.

Di Desa Jumput sendiri, ada sekitar 636 seritipikat yang dibagikan kepada masyarakat.

Bojonegoro menjadi spesial pasalnya merupakan kabupaten dengan penerima program PTSL terbanyak di Jawa Timur pada Tahun 2019 dengan targt 80 ribu bidang. Sedangkan pada tahun 2018 65 ribu bidang tanah.

” Bojonegoro akan menjadi contoh bagi kabupaten lain,” Ujar Kepala Kanwil BPN Jatim I. Ketut Giri L dalam sambutannya.

Secara nasional ditargetkan sebanyak 7 juta bidang tanah, dan 24 persenya berada di Jawa Timur.

Usai acara penyerahan sertipikat, secara terpisah Kepala BPN Bojonegoro Lampri menyampaikan, bahwa mulai dari tahun 2017 sudah sekitar 50 %, target terpenuhi.

” PTSL dari mulai tahun 2017 sudah 50 %, sisanya akan diselesaikan sampai dengan tahun 2023 dengan target tuntas ,” Ucapnya.

Disinggung terkait biaya yang dibebankan kepada pemohon sesuai SKB 3 menteri dan Perbup 53 tahun 2017 sebesar 150 ribu, Lampri menjelaskan, mengenai PTSL tidak ada biaya alias gratis.

Tetapi perlu di pahami bahwa sesuai dengan SKB 3 Menteri yang menyebutkan per bidangnya 150 ribu itu adalah untuk persiapan pelaksanaan PTSL.

” Sekali lagi perlu di pahami, jika per bidang 150 ribu itu bukan biaya, akan tetapi pra biaya untuk membiayai mereka sendiri (pemohon) sebelum melaksanakan PTSL ,” imbuhnya.

Sedangkan saat disinggung terkait dengan Perbup nomor 53 tahun 2017, Ka BPN mengatakan jika suka atau tidak suka harus di implementasikan ke bawah. Dalam artian kepala desa harus melaksanakan sesuai Perbup itu.

” Jika mereka melaksanakan dengan benar, maka cukup ,” pungkasnya.

banner