Kemendagri : BUMD Rugi Karena Banyak “Titipan”

oleh

Lintasbojonegoro.com – Pendirian suatu Badan usaha milik daerah (BUMD) haruslah layak secara bisnis atau sesuai dengan kebutuhan daerah. Oleh sebab itu, sebenarnya BUMD tidak boleh rugi dalam menjalankan bisnisnya.

Hal itu disampaikan kasubid BUMD Kemendagri Riris Prasetyo, M.kom saat melakukan sosialisasi regulasi BUMD di gedung Pemkab Bojonegoro Selasa (21/08/2018).

Riris mencermati, ada pendirian BUMD tanpa adanya studi kelayakan bisnis yang tepat. Disamping itu semua pihak merasa memiliki BUMD, akhirnya semua orang ingin ikut membangun BUMD.

banner

” Selalu terlalu banyak Pegawai, mulai dari pusat hingga daerah semua kasusnya seperti itu, ada yang titip saudaranya, dari sini titip, sana titip,” Sindir Riris.

Para anggota direksi sendiri pasti akan merasa dilema jika mengalami hal demikian. Belum lagi kalau jajaran direksi juga hasil dari proses titipan dalam momentum politik di daerah.

Selain kondisi tersebut kata Riris, sisi analisis bisnis juga beberapa kali sering diabaikan.

Jika daerah membutuhkan (BUMD) tapi tidak layak secara bisnis, seharusnya cukup dibentuk BLUD saja.

” Sekarang rumah sakit kan BLUD itu, daripada BUMD tidak layak secara bisnis, hasilnya rugi,”imbuhnya.

Seperti diketahui sebelumnya kinerja seluruh BUMD di Bojonegoro sendiri juga patut dipertanyakan. Dari 5 BUMD (PT ADS, PT BBS, Hotel GDK, PDAM, PD. BPR bank daerah Bojonegoro) sisi bisnis hingga setoran PAD belum bisa dikatakan sukses.
Semua memiliki permasalahannya masing-masing.

Dalam acara sosialisasi itu, hadir seluruh jajaran komisaris dan direksi lima BUMD tersebut.

Riris mengatakan, pembaharuan regulasi yakni PP 54 Tahun 2017 & Permendagri 37 Tahun 2018 juga menekankan penguatan pada komite untuk mencegah ketidakprofesionalan sebuah BUMD.

Komite akan menjadi seorang staf ahli bidang usaha di BUMD. ” Sekarang kita lihat apa semua dewan pengawas bisa membaca laporan keuangan?, belum tentu, makanya kita perkuat di Komite.”Pungkasnya.

Selain itu sekarang semua BUMD diwajibkan melakukan fit and proper test kepada seluruh jajaran komisaris dan Direksi sebelum adanya pengangkatan.
(Red).

banner