Kejaksaan Panggil PT Shou Fong, 500 Karyawannya Tidak Didaftarkan BPJS

oleh -317 views

LintasBojonegoro.com — Setiap perusahaan tentu wajib mendaftarkan karyawanya dalam program jaminan sosial kesehatan maupun ketenagakerjaan, sesuai amanah undang-undang RI NO. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jika perusahaan bersikeras menolak mematuhi aturan tersebut, maka ada sejumlah sanksi dan konsekwensi yang harus di tanggung.

Setelah proses sosialisasi, himbauan, hingga teguran dilakukan oleh BPJS kesehatan maupun Ketenagakerjaan, tampaknya perusahaan asal luar negeri yang menjalankan usahanya di wilayah Kecamatan Kanor dan Sumberrejo tersebut tetap membandel.

banner

Sekitar kurang lebih 500 karyawan, belum semuanya didaftarkan ke BPJS kesehatan maupun Ketenagakerjaan.

Selanjutnya BPJS melaporkan hal tersebut ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro  selaku pengacara negara, untuk melakukan teguran.
” Sudah kita panggil, layangkan teguran tapi tetap masih tidak patuh,” Kata Kasi Datun Kejari Bojonegoro Aditya.

Proses penanganan perusahaan yang tidak mau mematuhi tentang program jaminan sosial ini sebenarnya memerlukan sinergitas dari berbagai pihak. Mulai dari BPJS (Kesehatan & Ketenagakerjaan), Kejaksaan , hingga pemerintah daerah.

Pasalnya dalam amanah undang-undang tentang BPJS, perusahaan yang bandel mematuhi aturan bisa disanksi dengan memberhentikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah, seperti dalam pemberian ijin dan lain sebaginya.

Faktanya hingga saat ini, keberanian Pemkab Bojonegoro dalam melakukan hal itu belum juga terlihat. Selalu saja ada konflik kepentingan antara kebutuhan daerah akan investor dan pemenuhan hak karyawan.

” Dalam undang undang, perusahaan bisa diberikan sanksi pelayanan publik, dan itu adalah wewenang dari pemerintah daerah, tapi selama ini bagaimana? bisa ditanyakan ke Pemda,” kata Kasi Datun.

Setelah 3 kali teguran secara tertulis yang dilayangkan oleh kejaksaan, belum juga terlihat kepatuhan dari PT Shou Fong untuk memenuhi hak karyawanya.

Selaku pengacara negara, Kejaksaan masih menunggu sikap dari pihak BPJS untuk melakukan langkah selanjutnya. Dimana sudah diatur dalam undang-undang tersebut, BPJS bisa melakukan tuntutan pidana hingga denda mencapai 1 milyar kepada perusahaan yang bersangkutan.

” Kita ini kan pengacara negara, bos kita BPJS, terganting mereka mau meminta apalagi terkait masalah ini. Diatur memang di undang – undang jika mau melakukan tuntutan pidananya.”Pungkas Kasi Datun.

Disisi lain, PT Shou Fong ini juga sangat tertutup, usaha konfirmasi  lintasBojonegoro.com  kepada perusahaan selalu gagal di pos satpam, kantor yang beralamat di Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo tersebut.

Nomor telepon pihak humas juga enggan menjawab panggilan serta pesan singkat dari awak media.

Seperti diketahui PT Shou fong adalah perusahaan yang memproduksi sepatu di Kabupaten Bojonegoro. Ada dua lokasi perusahaan di kabupaten Bojonegoro, yaitu kantor lama di Desa Bakung Kecamatan Kanor, dan kantor baru pindahan dari kabupaten lain di Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo.

Tidak main-main, produk sepatu dari perusahaan ini adalah untuk impor ke luar negeri, dimana harga satu pasang sepatu saja bisa mencapai belasan juta rupiah.