Kecaman Aksi Represif Aparat Terhadap Kader HMI

oleh

Demo massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO dalam memperingati 20 tahun Reformasi senin tanggal 21 mei 2018 berakhir ricuh. Tujuh mahasiswa sempat mengalami luka dan sempat dirawat di RSUD Tarakan.

Dalam Aksinya massa menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, mereka meminta Presiden Joko Widodo mencopot Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait adanya aksi teror yang terjadi belakangan ini.

Kedua, massa meminta Jokowi mengganti Kepala BIN Budi Gunawan. Ketiga, massa menuntut Jokowi-JK mundur dari jabatannya karena dinilai gagal menjalankan tugas.

Sebagai kader HMI saya mengecam keras tindakan represif oknum aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terhadap aksi mahasiswa HMI saat memperingati 20 Tahun Reformasi.

Di era demokrasi seperti sekarang ini, demonstrasi merupakan salah satu hak konstitusional tiap warga negara yang dilindungi oleh UUD 1945.

Dalam Peraturan Kapolri nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa sudah jelas di terangkan pada pasal 3 yang berbunyi ”Pedoman Dalmas ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap sekelompok masyarakat yang sedang menyampaikan pendapat atau rnenyampaikan aspirasinya di depan urnurn derni terpeliharanya ketertiban umum”.

Pasal 7(1) huruf a,b, dan h satuan Dalmas dilarang bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa, larangan melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur,larangan melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang­ undangan.

Pasal 7(2) huruf a dan b satuan Dalmas berkewajiban menghormati hak asasi manusia dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa dan melayani dan mengamankan pengunjuk rasa sesuai ketentuan
Oleh karena itu sebagai kader hmi saya menuntut agar pihak kepolisian segera mengusut tuntas insiden yang mengakibatkan 7 orang kader HMI MPO menjadi korban dan saat ini masih berada di RSUD Tarakan.

Penulis : Rudi Hartono (Kabid PA HMI Cabang Bojonegoro)