Keberpihakan Yang Tak Berpihak

oleh

Oleh : Rudi Hartono

Hari ini 01 mei 2018 di peringati sebagai Hari Buruh Nasional. Seperti pada hari buruh sebelumnya, mereka turun ke jalan menuntut pembatalan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan, penghapusan outsourching,kerja berkedok magang, turunkan harga kebutuhan pokok dan Perpres no 20 tahun 2018 tentang TKA di Indonesia.

Terkait Perpres no 20 tahun 2018 tentang TKA di Indonesia menimbulkan kecaman dari berbagai unsur di karenakan perpres tersebut dianggap mempermudah TKA untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Padahal kita ketahui masih banyak warga indonesia yang menganggur dan membutuhkan pekerjaan.

Selaku warga negara dan kader HMI, saya sangat prihatin terhadap perpres yang di tandatangani oleh presiden republik Indonesia dikarenakan ada beberapa pasal di dalam perpres tersebut tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat di indonesia.

Kita Setuju dengan adanya investasi asing. Cukuplah manajemen,tenaga ahli, tapi kita tidak setuju adanya pekerja disini. Kita tidak butuh tenaga kerja asing. Pemangku kebijakan harus berpihak pada rakyat sendiri dan bukan berpihak pada pemilik modal dan tenaga asing, terlebih Perpres no 20 tahun 2018 bertentangan dengan UUD pada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Penulis adalah pengurus HMI Cabang Bojonegoro