Kadisdik Bojonegoro Tidak Melarang GTT Deklarasi Dukung Capres

oleh

Lintasbojonegoro.com — Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Drs. Hanafi mengaku tidak menemukan dasar peraturan perundang-undangan untuk melarang Guru Tidak Tetap (GTT) melakukan deklarasi mendukung salah satu Calon Presiden (Capres) di pemilu 2019.

Kata Hanafi, dalam peraturan yang harus bersikap netral adalah ASN, yaitu guru yang berstatus PNS dan PPPK. ” Kalau honorer ini kan statusnya belum ASN,” Kata Hanafi kamis (04/04/2019).

banner

Setelah mendengar bahwa ada deklarasi dukungan kepada capres Jokowi — Ma’ruf Amin, oleh forum GTT yang dilaksanakan di kabupaten Bojonegoro, pihaknya juga melakukan kajian dan berkonsultasi ke Bawaslu.

Hasilnya tidak ditemukan adanya larangan bagi guru honorer, melainkan yang dilarang adalah ASN (PNS dan PPPK).

Ditanya terkait guru honorer yang juga mendapatkan tunjangan dari dana APBD, menurutnya itu tetap saja berbeda. Meski mendapatkan tunjangan dari APBD, namun status mereka belum ASN.

Meski begitu Hanafi menghimbau kepada seluruh guru agar fokus untuk mengajar, yang merupakan tugas pokok mereka sebagai guru.

” Namun secara tegas kita intruksikan para guru agar fokus saja untuk mengajar.”Pungkasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, di Bojonegoro baru saja digelar deklarasi dukungan capres dan Cawapres Jokowi — Ma’ruf Amin oleh keluarga besar honorr Indonesia, forum komunikasi GTT,PTT K2 Bojonegoro , dan Forum GTT/PTT K2 Jawa Timur.

banner