Jika Langgar Undang – Undang, Mutasi Oktober Lalu Bisa Batal Demi Hukum

oleh
Kang Yoto Memberi Pengarahan Kepada Desa dan Kecamatan Yang Menerima Sertifiakt ODF 2017

LintasBojonegoro.com – Mutasi pejabat di lingkup pemerintahan kabupaten (Pemkab) Bojonegoro yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2017 lalu masih menimbulkan permasalahan. Proses mutasi itu diduga melanggar undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang – undang.

Pada undang – undang nomor 10 tahun 2016 Pasal 71 ayat 2 tertulis ” Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Sedangkan pada tanggal 16 Oktober 2017 saat mutasi, terhitung sudah masuk masa 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Bojonegoro pada tanggal 12 Februari 2018 seperti tertulis dalam jadwal, peraturan KPU nomor 1 tahun 2017.

banner

Selain itu pemkab Bojonegoro dalam melakukan mutasi pejabat juga tidak mengajukan ijin kepada menteri dalam negeri (Mendagri). Hal itu dibenarkan oleh asisten lll bidang administrasi dan kepegawaian sekretariat daerah Bojonegoro Yayan Rahman.

” Tidak ada prosedur yang jelas mengenai ijin menteri terkait mutasi ini, kalau surat yang kita ajukan ke menteri itu untuk mutasi selanjutnya,” Terang Yayan Jumat (20/10/2017).

Namun Yayan juga berkilah bahwa proses mutasi ini sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sementara untuk kewenangan dalam hal mutasi menurutnya murni ada pada Bupati Bojonegoro.

Wakil Bupati dalam hal ini tidak memiliki wewenang dalam mutasi. Wabup bisa memiliki wewenang mutasi apabila ada pelimpahan dari bupati, atau dalam hal bupati berhalangan. Sehingga tidak ada masalah dalam hal Wabup ingin mencalonkan diri dalam pilkada 2018 mendatang.

” Di undang – undang itu kan tertulis, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati. Kata ‘atau’ itu menjadi terpisah antara Bupati dan wakil Bupati, kalau pakai kata ‘dan’ menjadi satu kesatuan,” Jelasnya.

Jika memang ada pelanggaran pada undang – undang itu, untuk sanksi dijelaskan pada UU nomor 10 tahun 2016 pasal 71 Ayat 6 , tertulis, ” Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam hal ini diatur dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. apabila pejabat pemerintah melakukan pelanggaran administrasi pemerintahan, disebutkan pada Pasal 70 ayat 1-3.

(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:
a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;
b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau
c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.

(2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan
b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.

(3) Dalam hal Keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah, Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib mengembalikan uang ke kas negara.

Selanjutnya untuk sanksi administratif diatur pada pasal 80-84 UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

Dikonfirmasi terkait dugaan pelanggaran undang-undang tersebut, bupati Bojonegoro Dr. H. Suyoto MSI, mengatakan bahwa proses mutasi ini sudah sesuai. Dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 hanya berlaku bagi incumben atau petahana.

Yang kedua kata kang Yoto, pasal 71 ayat 2 itu sifatnya kalau terjadi politisasi. Sedangkan menurutnya mutasi yang dilakukan olehnya bukan dalam rangka kepentingan politik.

” Baca latar belakang asas, demi pelayanan publik, untuk menghindari kepentingan politik, sekarang cek, kalau pejabat banyak yang kosong tapi tidak diisi salah atau bener, kalau kepala dinas ingin mundur tapi tidak diisi salah atau bener?,” Ucap kang Yoto.

Disinggung apakah mutasi dengan jumlah 109 pegawai itu atas dasar kekosongan, bukan atas dasar kepentingan politik, kang Yoto menolak keras. Menurutnya itu semua
otomatis bergeser, karena untuk mengisi kekosongan.

Intinya kata kang yoto mutasi yang dilakukan olehnya adalah untuk kepentingan pelayanan publik. Sementara terkait ijin kementerian dalam negeri untuk mutasi adalah jika ada kepentingan politik didalamnya.

” ‘Lek’ ijin ‘lek’ politik, ini gak politik, kalau tendensinya politik, bacalah asas batang tubuh undang – undang itu, jangan baca satu satu,” Tegasnya.

Kang Yoto yakin 100 persen apa yang dilakukannya adalah benar. Dia menegaskan sudah berkoordinasi dengan inspektorat jenderal departemen dalam negeri inspektorat wilayah ll Dra. Sastri Yunizarti Bakry, Akt, M,Si.

” Asas yang penting, inspektur jenderal Depdagri Bu Bakri namanya, dia bilang, Kang yang penting itu asas.” Pungkasnya. (Red).

banner