Ini Permintaan Lengkap Para Kades Yang Dipecat Oleh Pemkab Bojonegoro

oleh

Lintasbojonegoro.com – Lima orang kades yang mendapatkan surat pemecatan dari Pemkab Bojonegoro hari ini Jumat (27/07/2018) sekitar pukul 10.30 wib mendatangi kantor Pemkab Bojonegoro.

Ke lima kades tersebut adalah kades Wotangare kecamatan Kalitidu, kades kuniran kecamatan Purwosari, kades Jatimulyo kecamatan Tambakrejo, kades Sukorejo kecamatan Malo, dan kades sumberrejo Kecamatan Malo.

Ke lima kades tersebut membawa beberapa warga untuk menemui perwakilan pemkab Bojonegoro guna menyampaikan aspirasinya.

banner

Kedatangan mereka langsung disambut oleh perwakilan pemkab Bojonegoro yang dipimpin oleh PJ sekda, Yayan Rahman, asisten 1 bidang pemerintahan Djoko Lukito, perwakilan bagian hukum, dan camat Purwosari, Malo dan Kalitidu.

Pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup di ruang sinergy room lantai 6 gedung Pemkab Bojonegoro. Perwakilan wartawan dilarang mengikuti jalannya rapat.

Usai rapat yang berjalan kurnag lebih setengah jam tersebut kepala desa Wotangare Ali Mukti menyampaikan aspirasi para kades yang diberikan surat pemecatan.

” Pertama kami meminta peninjauan kembali terkait surat tersebut, kami tidak melakukan kesalahan apapun kenapa harus diberikan surat pemecatan,” Ujar Ali.

Yang kedua setelah ditinjau, pemkab harus bisa memutuskan untuk mencabut surat keputusan PJ Bupati Bojonegoro tersebut. Pasalnya dinilai para kades tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketiga para kades juga menolak adanya PJ yang akan menggantikan mereka selama proses peninjaun kembali dilakukan.
Hal itu dinilai akan membuat keruh suasana dan menimbulkan konflik di desa.

Yang keempat para kades akan menempuh jalur hukum terkait surat keputusan tersebut. Hingga saat ini mereka masih menunggu turunnya surat dan mempersiapkan materi gugatan.

Yang kelima mereka juga mengancam akan melakukan aksi (Demo) jika aspirasinya tetap tidak diindahkan oleh Pemkab Bojonegoro.

Sementara itu PJ Sekda Bojonegoro Yayan Rahman mengatakan, semua aspirasi dari para kades akan dibahas oleh Pemkab Bojonegoro.

Untuk saat ini pihak Pemkab berjanji akan melakukan peninjauan kembali terhadap surat keputusan PJ Bupati mengenai pemecatan para kades tersebut.

” Intinya kita akan tinjau kembali surat keputusan tersebut, nanti akan kita laporkan ke pimpinan,” Ujar Yayan.

Ditanya terkait upaya kades melakukan gugatan ke Pengadilan, Sekda mempersilahkan hal tersebut karena itu merupakan hak kades yang dilindungi oleh undang-undang.

” Itu merupakan hak mereka (Kades) jika ingin menempuh jalur hukum karena sudah diatur dan dilindungi undang-undang.”Pungkasnya.

banner