Indikator Kegagalan Pengelolaan Keuangan Di Bojonegoro

oleh

LintasBojonegoro.com – Kabupaten Bojonegoro beberapa tahun terakhir telah menjadi daerah dengan APBD terbesar ke dua di Jawa Timur. Namun, dengan APBD diatas Rp. 3 Trilyun, tidak serta merta membuat kesejahteraan masyarakat juga meningkat.

Dari tahun ke tahun jumlah pengangguran di kabupaten Bojonegoro terus mengalami peningkatan. Pemerintah tidak mampu membuka lapangan kerja baru untuk putra daerah di kabupaten kaya minyak ini.

Selain itu, APBD yang tinggi juga tidak mampu membuat Badan usaha milik daerah (BUMD) yang ada di Bojonegoro meningkatkan setoran PAD. Hal itu juga bisa menjadi indikator kondisi perekonomian di Bojonegoro yang masih lesu.

banner

” Ini Potret Kegagalan pengelolaan keuangan daerah, meski Bojonegoro memiliki APBD yang tertinggi nomor kedua di Jatim, ternyata tidak mampu mendorong potensi BUMD untuk berkontribusi terhadap keuangan daerah,” Kata Pemerhati sosial Ervan Kus Indarto.

Menurut Ervan kondisi ini sudah berlangsung sejak lama. Masyarakat hanya dihibur bahwa daerah kaya minyak akan memperoleh dana bagi hasil yang luar biasa.

Tetapi sesungguhnya itu tidak berkontribusi langsung terhadap kemandirian ekonomi pemerintah. Hal itu bisa dilihat dari dua indikator.

” Pertama kontribusi PAD yg rendah terhadap apbd, dan kondisi ketimpangan yang disebabkan oleh sektor ketenagakerjaan dan kemiskinan di masyarakat.” Pungkasnya.(ping/red)

banner