HMI Minta Bupati Bojonegoro Minta Maaf Kepada Masyarakat

oleh -1.247 views

Bojonegoro — Setelah memperhatikan dinamika politik yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro jelang dilaksanakanya pemilu pada tanggal 17 April 2019. Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bojonegoro Rudi Hartono secara resmi mengeluarkan sikap.

Hal itu sebagaimana tertulis dalam press release pernyataan sikap HMI Cabang Bojonegoro tertanggal 08 April 2019 sebagai berikut.

banner

Dalam hitungan hari, kita akan melaksanakan pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia yaitu Pemilu Serentak 2019.

Pada pemilu kali ini, rakyat Indonesia yang telah mempunyai hak pilih secara bersamaan akan memilih kandidat presiden dan wakil presiden, kandidat anggota DPR, kandidat anggota DPD, kandidat anggota DPRD provinsi dan kandidat anggota DPRD kabupaten/kota dimana mekanisme dan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 ini
telah diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017.
Salah satu poin penting yang diatur dalam UU Pemilu yang patut kita cermati adalah terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN),Pejabat Negara,Pejabat Daerah,TNI, dan POLRI.

Sebagai abdi negara yang ditugaskan untuk melayani masyarakat secara profesional, maka netralitas ASN dan Pejabat Negara dalam perhelatan Pemilu Serentak 2019 ini menjadi penting untuk diperhatikan dan semestinya menjadi pusat perhatian pemerintah serta masyarakat.

Hal ini dikarenakan dalam perhelatan Pemilu selalu saja ada isu yang mengidentikkan bahwa ASN dan Pejabat Negara tidak dapat bersikap netral dan ASN merupakan kepanjangan tangan dari
petahana.

Dengan ini Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bojonegoro menyampaikan
pernyataan sikap sebagai berikut

  1. Menghimbau kepada Pejabat Negara,ASN,TNI,POLRI,Kades, dan Perangkat Desa se
    Kabupaten Bojonegoro untuk tunduk dan patuh pada UU Nomor 7 tahun 2017 Pasal 280 ayat (2) dan (3) dengan tidak ikut serta dalam pelaksanaan dan kegiatan kampanye pemilu 2019.
  2. Menghimbau kepada Pejabat Negara,Pejabat Struktural,Pejabat Fungsional dalam jabatan negeri serta ASN se Kabupaten Bojonegoro untuk tunduk dan patuh pada UU Nomor 7 tahun 2017 Pasal 283 ayat (1) dan (2) dengan tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu 2019.
  3. Menghimbau kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah se Kabupaten Bojonegoro untuk tunduk dan patuh pada UU Nomor 7 tahun 2017 Pasal 304 ayat (1) dan (2) dengan tidak menggunakan faslitas Negara dalam pelaksanaan kampanye pemilu 2019
  4. Menghimbau kepada Pegawai ASN, Pegawai TNI, Pegawai Polri se Kabupaten
    Bojonegoro untuk tetap menjaga netralitas selama dan sesudah masa kampanye, sesuai dengan Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 4.
  5. Mendesak Bawaslu Kabupaten Bojonegoro tetap melanjutkan investigasi dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Bupati Bojonegoro dan memberikan
    perlindungan hukum terhadap para saksi.
  6. Meminta secara khusus kepada Bupati Bojonegoro untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran pemilu 2019 yang telah dilakukan.
  7. Meminta secara khusus kepada Bupati Bojonegoro untuk meminta maaf kepada seluruh masyarakat Bojonegoro atas tersebarnya baliho yang mengatasnamakan DR Hj Anna Mu’awanah Sebagai Dewan Pimpinan Pusat (DPP) salah satu partai politik bukan sebagai Bupati Bojonegoro.
    Karena Secara etika publik sikap yang dilakukan sangatlah kurang pantas.

Dimana dalam masa kontestasi pemilu, seorang Bupati sudah selayaknya
berperan sebagai kepala daerah yang mengayomi semua masyarakat Bojonegoro, bukan sebagai pimpinan salah satu kalangan atau golongan tertentu.

Kami juga menyerukan kepada seluruh kader HMI se-Bojonegoro untuk tetap menjaga idependensi HMI dan tetap mengawal proses penyelenggaraan pemilu 2019 agar dapat menghasilkan pemilu yang jujur dan adil.