Gaji Satpam Pemkab Rendah, DPRD Sebut Perbudakan Terselubung

oleh

LintasBojonegoro.com – Anggota DPRD dari fraksi Gerindra sikapi terkait kecilnya gaji yang diterima satpam Pemkab Bojonegoro. Menurutnya Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan harus melakukan investigasi agar permasalahan ini menemukan solusi.

” Kecilnya Gaji Satpam Pemkab Bojonegoro memperihatinkan, Disprinaker harus segera lakukan investigasi kepada perusahaan yang mempekerjakan para satpam tersebut,” Kata anggota komisi A Anam Warsito.

Kata Anam, jika ada pelanggaran terhadap ketentuan ketenagakerjaan, perusahaan yang menjadi mitra pemerintah kabupaten tersebut bisa dikenakan sanksi. Sanksinya bisa diputus kerjasamanya dan di evaluasi ijin usahanya.

banner

Memang untuk sengketa ketenagakerjaan, sesuai ketentuan harus ada aduan dari yang bersangkutan baru dinas bergerak.
Namun ini leksepesialis, karena perusahaanya bekerja kepada pemerintah kabupaten.

” Maka kami dari komisi A minta disperinaker proaktif karena terkait dengan wibawa pemerintah di mata masyarakat,”Tegasnya.

Melihat beben kerja dan tanggung jawab yang begitu berat sebagai para satpam, dilingkup pemkab Bojonegoro, jika benar hanya di gaji Rp. 400.000 perbulan, ” ini namanya perbudakan terselubung.” Cetusnya.

Perlu diketahui Fraksi Gerindra sebelumnya juga sudah meminta Pemkab Bojonegoro untuk mencabut Perbup tentang upah umum pedesaan (UUP). Dimana UUP sebesar Rp. 1.005.000 tersebut dinilai melanggar peraturan gubernur mengenai UMK tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 1.720.000.

banner