FKUB dan MUI Bojonegoro Tegas Tolak People Power

oleh

lintasbojonegoro.com – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bojonegoro dan Majelis Ulama Islam (MUI) Bojonegoro menyatakan dengan tegas menolak adanya people power yang dilontarkan oknum-oknum yang mengatasnamakan ulama dan politisi yang tidak puas atas hasil pemilu 2019.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bojonegoro, KH Alamul Huda Mashur, mengimbau agar semua elemen masyarakat bersabar menunggu hasil Pilpres resmi dari KPU, serta tidak terpancing dengan isu people power yang berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa. “People power tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau inkonstitusional. Dan berpotensi menimbulkan kerugian bangsa dan negara,” tegas KH. Alamul Huda Mashur yang juga pengasuh Pondok Pesantren Al-Rosyid, Kendal Bojonegoro.

Kyai kharismatik itu mengungkapkan, proses pemungutan suara pemilu 2019, yang dilanjutkan dengan proses rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2019 di Bojonegoro telah usai. Tahapan selanjutnya adalah menunggu hasil rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara dari KPU RI.

banner

Dijelaskan, pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Bojonegoro berjalan aman dan lancar. Namun disela-sela proses rekapitulasi penghitungan suara tersebut, tiba-tiba terdapat saling klaim kemenangan dari dua kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tentu saja klaim kemenangan tersebut membuat masyarakat bingung sehingga berpotensi adanya saling tuduh berbuat kecurangan hingga akhirnya muncul wacana upaya people power.

“Perbedaan yang ada pada kita jangan menjadikan perpecahan. Ingat Indonesia harus tetap utuh dan kuat. People power tidaklah jalan satu-satunya.” kata Gus Huda, panggilan akrab KH Alamul Huda, Senin (13/05/2019).

Gus Huda juga mengajak masyarakaat untuk mempercayakan semua urusan kepada yang berkopenten. Menurutnya, people power tidak menjamin keberhasilan kubu yang tidak puas. Namun sebaliknya bisa menimbulkan kerugian masyarakat dan menghambat proses pembangunan di segala bidang.

“Mari kita hindari people power. Mari kita jaga kamtibmas demi keutuhan bangsa Indonesia dan NKRI. Perbedaan adalah anugerah sedangkan perpecahan adalah musibah,” katanya dengan tegas.

Secara terpisah, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bojonegoro, KH Djauhari Hasan, mengajak semua tokoh agama untuk menghimbau kepada seluruh organisasi kemasyarakatan Islam dan organisasi kepemudaan Islam dan seluruh masyarakat untuk saling menghormati serta menghindari people power.

Selain itu, kata KH. Djauhari Hasan, masyarakat diajak mempercayakan proses tahapan pemilu pada institusi penyelenggara Pemilu serta bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban.

“Mari kita tingkatkan persaudaraan dan ukhuwah, baik ukhuwah islamiah, watoniah dan basariah. Mudah-mudahan bangsa Indonesia senantiasa diridhoi Allah SWT,” kata KH. Djauhari Hasan. (Aditya Nugraha)