Fenomena Malas Ngantor Anggota DPRD Bojonegoro

oleh

Oleh Piping Dian Permadi

Lintasbojonegoro.com – Pemerintah pusat telah menetapkan kenaikan tunjangan anggota DPRD seluruh Indonesia melalui PP 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD. Melalui PP tersebut yang ditindaklanjuti dengan Peraturan daerah (Perda) dan peraturan Bupati (Perbup) pendapatan para anggota legislatif naik drastis.

Seperti di Kabupaten Bojonegoro, dari pendapatan per bulan sekitar Rp. 26 juta, naik menjadi Rp. 37 juta per bulanya. Artinya ada kenaikan pendapatan sekitar Rp. 11 juta yang masuk kantong para wakil rakyat tersebut.

banner

Namun naiknya pendapatan para pimpinan dan anggota DPRD Bojonegoro ternyata tidak mampu mengubah kedisiplinan mereka. Setiap kali rapat internal maupun bersama Pemkab, seringkali molor dan bahkan tidak kuorum.

Kejadian terbaru adalah pada hari Kamis (09/08/2018) saat rapat badan anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) harus ditunda.

Hal itu disebabkan oleh tingkat kehadiran pimpinan DPRD yang sangat rendah. Dari tiga pimpinan, hanya satu yang hadir, sisanya tanpa alasan yang jelas.

Belum lagi masalah waktu rapat, seolah menjadi kebiasaan, dari jadwal pukul 09.00 wib, rapat sering molor hingga pukul 11.00 wib.

Biasanya di ruang rapat paripurna kita akan melihat para pejabat eksekutif berjejer menunggu kehadiran anggota DPRD. Tak jarang beberapa dari mereka akan kembali ke kantor setelah absen, karena belum ada tanda-tanda rapat segera dimulai.

Selain itu, bisa di katakan sangat jarang rapat paripurna DPRD dihadiri oleh 50 anggota. Biasanya untuk mencapai kuorum saja sangat sulit, meski sudah molor dua jam.

Kondisi ini tentu cukup memprihatinkan, padahal pemerintah pusat telah berusaha menaikan kesejahteraan DPRD. Tapi hasil yang diperoleh sungguh tidak berbanding lurus.

Para anggota DPRD yang sudah disiplin juga akan dirugikan, karena sedikit banyak akan mempengaruhi kinerja dan citra mereka di publik.

Di tubuh internal, DPRD Bojonegoro sebenarnya memiliki badan kehormatan (BK) yang berfungsi untuk mengawasi tingkat kedisiplinan anggota DPRD.

Sayangnya hingga saat ini, kita jarang sekali mendengar tindakan BK terhadap fenomena malas ngantor ini.

Janji pengurus BK untuk siaran data absensi anggota dewan setiap tiga bulan sekali juga tidak terealisasi.

Masyarakat hanya bisa menunggu, sembari berharap adanya keajaiban, memiliki wakil rakyat yang bersungguh-sungguh bekerja.

banner