DPRD Pastikan Mutasi Pejabat Oktober Lalu Langgar Undang – Undang

oleh

Lintasbojonegoro.com – Wakil ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro Sukur Priyanto akhirnya memanggil pihak Pemkab terkait mutasi jabatan yang dilakukan oleh Bupati Bojonegoro. Dalam pemanggilan itu salah satunya DPRD memastikan mutasi di bulan Oktober 2017 lalu telah langgar undang – undang.

Seperti diberitakan sebelumnya pada undang-undang nomor 10 tahun 2016 perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang – undang.

Pasal 71 ayat 2 tertulis ” Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang
melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

banner

Ternyata setelah dilakukan konfirmasi oleh DPRD, mutasi yang dilakukan oleh Bupati Bojonegoro yang akan lengser pada bulan Maret 2018 itu tidak memiliki ijin menteri.

” Setelah kita klarifikasi ternyata yang mutasi pertama bulan Oktober lalu tidak memiliki ijin menteri,” Kata Sukur.

Ditanya apa sanksi untuk Bupati jika memang benar mutasi bulan Oktober lalu telah melanggar undang-undang nomor 10 tahun 2016, Sukur tidak bisa menyebutkan. Pihaknya masih akan berkoordinasi dengan yang lebih ahli di bidangnya. ” Kalau masalah sanksi kita belum tau ya, nanti kita pelajari lagi,” Jelasnya.

Meski begitu, saat ini pemkab tengah mengajukan permohonan ijin kepada menteri terkait proses mutasi di bulan Oktober lalu. Sukur cukup menyayangkan hal itu, pasalnya keputusan sudah berlalu pada Oktober 2017, namun pemkab baru sekarang mengajukan ijin

Padahal pemkab Bojonegoro juga telah melakukan mutasi kembali pada bulan februari tahun 2018 dengan jumlah total 393 pegawai. ” Tapi katanya sekarang sudah mengajukan ijin, tapi kita sayangkan masak baru mengajukan ijin, ya kalau di ijini kalau tidak?,” Terangnya.

Kepala badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan Zaenudin membenarkan bahwa proses perijinan untuk mutasi bulan Oktober lalu baru diajukan.

Sementara untuk mutasi bulan februari ini, tidak ada permasalahan, karena semua proses administrasi telah dilalui dengan baik. ” Yang februari ini tidak ada masalah, kalau yang Oktober memang ijinnya sudah kita proses ke kementrian,” Ucapnya.

Selain mempertanyakan proses mutasi, pertemuan antara wakil ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro Sukur Priyanto, Kabag Hukum Faisol Ahmadi, Staf ahli bidang hukum Chosim, kepala BKPP Zaenudin dan kepala bidang ketenagakerjaan Disdik Kuzhaini tersebut mempertanyakan siapakah calon PLT Sekretaris daerah Kabupaten Bojonegoro.

DPRD hanya ingin mengingatkan agar proses mutasi maupun pergantian jabatan di lingkungan Pemkab Bojonegoro berjalan dengan baik sesuai aturan serta tidak menggangu proses pelayanan publik bagi masyarakat. (Red)

banner