Disdik : SK GTT & PTT Tidak Ada Hubungannya Dengan Politik

oleh

LintasBojonegoro.com – Dinas pendidikan Kabupaten Bojonegoro menegaskan bahwa SK penugasan dari Bupati Bojonegoro untuk 2788 GTT dan PTT tidak ada tendensi politik sama sekali. hal itu disampaikan Kabid SMP Disdik Bojonegoro Puji Widodo Senin (26/03/2018) di ruang rapat komisi C DPRD.

” Disini saya tegaskan bahwa pemberian SK kepada GTT dan PTT itu Tidka ada hubungannya dengan politik,” Ujar Puji.

Menurutnya penerbitan SK tersebut sesuai Permendikbud nomor 6 yang baru. Bahwa untuk memperoleh tunjangan dari BOS, GTT harus memiliki SK penugasan dari Bupati.

banner

Maka pemkab Bojonegoro menyesuaikan hal itu dengan menerbitkan SK kepada GTT dan PTT. Selain itu jika niatan manatan bupati Bojonegoro Dr. H. Suyoto dalam rangka politik menurutnya bisa saja seluruh PTT di Bojonegoro diberikan SK, namun ini tidak.

” Ini murni karena ada Permendikbud baru, Tidka ada tendensi politik,” Ungkapnya.

Sementara itu sebelumnya anggota komisi C dari PPP Choirul Anam mengatakan bahwa saat ini tengah santer di kalangan GTT, maupun masyarakat bahwa SK itu sangat kental dengan kepentingan pilkada.

Pihaknya meminta Disdik agar melakukan klarifikasi kepada masyarakat bahwa pemberian SK itu murni karena adanya Permendikbud baru, bukan karena kebijakan bupati dahulu semata.

” Masyarakat dibawah sudah kadung mencerna bahwa ini sebagai modal politik, pak Puji harus mengklarifikasi ini ke masyarakat,” Tegasnya.

Selain membahas terkait kepentingan SK GTT, dalam rapat yang dihadiri oleh ketua komisi C Sally Atya Sasmi dan 4 anggota lainya, kejelasan terkait penerimaan tunjangan dari BOS dan kesejahteraan PTT yang belum mendapatkan SK juga menjadi pembahasan.

banner