Dirut PD. BPR Tidak Laporan ke Polisi, Ada Apa?

oleh

Reporter Piping

Lintasbojonegoro.com – Ada kejanggalan terkait langkah yang ditempuh direktur utama PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro Sutarmini SE.MM terkait kasus orang meninggal dapat kredit di kantor cabang Kalitidu. Sudah lebih dari satu tahun, kasus tersebut seperti hilang ditelan bumi, ditengah tertutupnya pihak bank.

Padahal dari hasil investigasi internal bank, para oknum pegawai yang bersangkutan telah dinyatakan bersalah dan dilakukan langkah pemecatan.

banner

Anehnya kasus yang merugikan keuangan perusahaan puluhan juta rupiah tersebut tidak dilanjutkan ke ranah hukum.

Hal itu disikapi oleh Kepala bagian Hukum Pemakab Bojonegoro, Faisol Ahmadi SH. menurutnya, direksi BPR seharusnya melaporkan hal itu ke pihak berwajib.

” Ada permasalahan seperti itu harusnya direksi laporan ke polisi,” Kata Faisol sapaan akrabnya Jumat (31/08/2018).

Langkah hukum diharapkan mencegah hal serupa terjadi, sehingga mampu menimbulkan efek jera. Disamping itu, kasus semacam itu menimbulkan kerugian perusahaan yang tidak sedikit dan mampu
menggerus modal bank.

Kauangan perusahaan BPR yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga bagian dari aset daerah yang dipisahkan.
Untuk itu kata Faisol, Pemkab selaku pemilik perusahaan patut mempertanyakan keputusan Dirut BPR tersebut.

” Kembali lagi BPR itu adalah BUMD, selaku perwakilan pemilik perusahaan kita berhak mempertanyakan hal itu,”Tegasnya.

Lebih lanjut lulusan Universitas Airlangga itu menjelaskan, dalam kacamata hukum, jika ada pihak yang mengetahui sebuah pelanggaran tapi tidak melaporkanya maka ia juga patut diduga, ada apa?.

Sedangkan alasan Dirut BPR tidak melaporkan kasus tersebut menurut Faisol cukup aneh, dimana Sutarmini (Dirut) mengatakan bahwa pihaknya kurang bukti sehingga tidak lapor ke polisi.

Sedangkan jika kurang bukti, para oknum pegawai malah sudah dipecat akibat dugaan melakukan pelanggaran tersebut.

” Yang berhak mengatakan kurang bukti itu adalah hakim, bukan direktur (Bank), harusnya laporan saja, nanti kan ada proses penyelidikan,”Kesalnya.

Seperti diketahui sebelumnya, kasus orang meninggal dapat kredit itu terbongkar saat Anik zuliatin ahli waris Sudiono (Almarhum) pada tahun 2017 didatangi beberapa petugas bank BPR menagih hutang almarhum Sudiono sebesar Rp. 50 juta.

Dari catatan pihak bank, hutang itu dibuat pada tahun 2015. Anik kaget karena merasa orang tuanya tidak pernah berhutang di bank. Apalagi almarhum Sudiono telah meninggal pada tahun 2011, bagaimana bisa mengajukan kredit pada tahun 2015. (Pin/Red).

banner