Desa Harus Membuat Perdes Untuk PTSL, Sesuai Surat Gubernur

oleh

Reporter Dian

Lintasbojonegoro.com — Dalam rangka menyukseskan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo pada tahun 2017 lalu sudah melayangkan surat kepada Bupati untuk diteruskan ke Desa.

Surat dengan nomor :140/7811/011/2017 Prihal Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)/PRONA tersebut berisi diantaranya adalah :

banner

1. Bupati diharapkan menyukseskan program PTSL sesuai kewenangannya.

2. Biaya yang tidak dianggarkan oleh pemerintah pusat dalam APBN merupakan kewajiban pemohon sehingga pada :
a. Desa dapat diatur dengan Peraturan Desa berpedoman pada Permendagri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan peraturan di Desa dan terlebih dahulu dilakukan musyawarah Desa dan.
b. Kelurahan/Desa agar dilakukan musywarah yang dihadiri oleh lurah, Camat dan Tokoh Masyarakat serta perwakilan pemohon untuk membentuk panitia untuk menyepakati biaya – biaya yang dibebankan ke pemohon.

3. Bupati/walikota dalam pelaksanaannya diharapkan melakukan koordinasi dengan Kapolres, Kajari, dan Kepala Kantor Pertanahan kabupaten serta melaporkan hasilnya kepada Gubernur Jawa Timur.

Kasi Intel Kejaksaan negeri (Kejari) Bojonegoro Syaiful Anam mengatakan, dalam sosialisasi yang dilakukan sebelum pelaksanaan program PTSL, sudah disampaikan bahwa Desa agar membuat Peraturan Desa yang mengatur terkait hasil Musyawarah di Desa tentang program PTSL.

Sehingga dalam Peraturan Desa (PerDes) tersebut sebagai landasan serta petunjuk teknis dalam pelaksanaan PTSL yang belum diatur secara jelas dalam Peraturan Bupati (Perbup).

” Seperti biaya yang bisa dibebankan ke pemohon jika melebihi 150 ribu, dalam Perbup tidak mengatakan secara jelas nilainya, itu ditentukan dalam hasil Musyawarah dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan PerDes sebagai landasan,” Ujar Kasi Intel.

Selanjutnya panitia akan melaksanakan hasil musyawarah yang sudah dibuatkan PerDes sebagai petunjuk teknis pelaksanaan dan pengelolaan anggaran.

Panitia juga memiliki kewajiban mempertanggungjawakan secara transparan dalam penggunaan anggaran PTSL.

” Panitia memberikan pertanggungjawaban kepada Kades, yang dapat pula diketahui oleh pemohon secara transparan.”Pungkasnya.