Datangi Kejaksaan, Warga Kedungrejo Pertanyakan Kasus PTSL

  • Whatsapp

Bojonegoro — Sekitar 10 perwakilan warga Desa Kedungrejo kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro hari ini selasa (07/04/2020) mendatangi kantor Kejaksaan negeri Bojonegoro. Mereka mempertanyakan perkembangan laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan program PTSL.

Irawan selaku perwakilan warga menyampaikan, mereka ingin mengetahui perkembangan kasus yang dilaporkan warga beberapa waktu lalu.

” Sampai saat ini kita belum tahu perkembangannya, jadi sebagai pelapor kita inisiatif sendiri kesini,” Kata Irawana Selasa (07/04/2020).

Kedatangan Irawan ditemui oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bojonegoro Edward Naibaho. Dalam pertemuan yang berlangsung kurnag lebih setengah jam tersebut, Irawan mengaku tidak mendapatkan jawaban yang diinginkannya.

Menurutnya pihak Kejaksaan tidak menjelaskan perkembangan atas laporan warga Kedungrejo.
” Saya disana bingung, karena Kasi Intel malah cerita kesana kemari tidak masuk ke pokok masalah laporan kami,” Keluh Irawan.

Padahal kata Irawan, materi laporan yang disampaikan ke Kejaksaan cukup banyak dan didukung dengan bukti-bukti yang mumpuni.

Yakni terkait adanya dugaan kesalahan prosedur pelaksanaan program PTSL oleh panitia, dan dugaan adanya aliran dana keluar yang janggal, tidak masuk dalam kepentingan program PTSL.

Daei materi – materi tersebut, Irawan mengaku memiliki bukti pendukung yang bisa ditindaklanjuti oleh penyidik kejaksaan negeri Bojonegoro.

” Kita ada surat – surat serta rekaman kesaksian sebagai bukti pendukung, tapi kenapa tidak jelas sampai sekarang.” Ketusnya.

Terpisah Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bojonegoro Edward Naiboha ketika dikonfirmasi awak media melalui sambungan seluler belum memberikan jawaban. ” Besaok saja di kantor,” Jelasnya.

Perlu diketahui, Program PTSL di Desa Kedungrejo Kecamatan Kedungadem sudah selesai 100 % pada tahun 2019. Dengan biaya Rp. 700.000 per bidangnya, dimana ada total 1812 bidang yang diajukan pemohon.

Setelah pembagian, masih ada sekitar 400 sertifikat yang belum terbagi, dan saat ini berada di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bojonegoro.

  • Whatsapp

Pos terkait