Berikut Hasil Dengar Pendapat Guru Honorer dan DPRD Bojonegoro

oleh

Reporter Dian

Lintasbojonegoro.com — Siti selaku perwakilan K2 dari Kecamatan Kedungadem menjlaskan bahwa ia dan temannya sudah lelah di PHP dan menginginkn segera menaikkan kesetaraan, kesejahteraan dan menjadikan mereka sebagai pegawai Negeri sipil.

” Kami kecewa dengan aturan dan mekanisme pemerintah pusat dengan di batasinya usia seleksi CPNS
Sdangkan usia kami yang kebanyakan para GTT yang sudah melampaui batas usia yang tidak mungkin mengikuti tes CPNS.” Ucap siti.

banner

Ahmad Syukur menjelaskan bahwa keputusan pegangkatan CPNS ada di pusat. tapi ia dan semua yang ada di ruangan ini harus tahu dimana Domain pusat dan Domain pemerintah Daerah.

Ahmad syukur juga mendorong, bukan memprovokatori demi perjuangan dan memperjuangkan, kalau bisa jangan hanya tingkat daerah kalau bisa serentak melakukanya secara nasional.

” Kepala sekolah yang di tempati para guru tempat mengajar agar tidak intervensi atau melakukan pemecatan.”Ujarnya.

Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Sally Atyasasmi mengatakan, ada dua poin yang harus diperhatikan dalam tuntutan para guru honorer tersebut.

Yang pertama adalah tuntutan untuk pemerintah daerah, dan kepada pemerintah pusat.

” Kalau untuk BPJS, penambahan tunjangan ataupun tuntutan UMK ranahnya di daerah kita akan usahakan,” Ungkap Sally.

Adapun hasil
Hasil rakor di gedung DPRD Bojonegoro hari ini:
1. DPRD, Diknas, BKD, dan Pemkab akan ke pemerintah pusat memperjuangkan kejelasan nasib honorer
2. PGRI mendukung dan memperjuangkan penuh aspirasi honorer sampai tingkat pusat
3. Secara bertahap insentif untuk honorer K2 dan non K2 akan dinaikkan sampai standard UMK Bojonegoro
4. Honorer Bojonegoro akan mendapatkan asuransi BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan
5. Atas dedikasi dan peran vital operator sekolah akan diusulkan tunjangan khusus. Menurut data yg ada 90% jumlah operator sekolah adalah dari non PNS (K2 &non K2)

banner