Bantuan Malah Bikin Resah Desa

oleh

Reporter Eko Purnomo

Lintasbojonegoro.com —

ADA bantuan pemerintah yang konon bentuk peduli,sosial namun juga jadi bumerang di desa. Masalahnya apa ?, mari,simak tulisan ini :

banner

Adanya bermacam macam istilah bantuan, ada raskin,rastra, pkh, termasuk yang belakang nama istilahnya “Tuan Rasidi”, tujuan baik, tetapi banyak menimbulkan rasa cemburu. Dan cemburu itu sebagian besar adalah wajar. Karena ada beberapa faktor yang menimbulkan rasa cemburu,sosial tersebut, diantaranya, masih banyak terdapat kurangnya layak yang mendapat bantuan tersebut, yakni dicatatan pemerintah, dia tercatat miskin tetapi realita sudah tidak miskin. Bahkan perhiasannya emas banyak, sepeda motor serumah lebih dari 2 unit, lantai berkeramik.

Sementara janda maupun pasangan yang benar benar ingin dapat , tetapi cuma menyaksikan tetangganya lewat mengusung beras 4 zak @ 20 kg, plus teloor.
Demikian juga karena alasan anak gizi buruk, tetapi orang tuanya gemuk gemuk, kelebihan gizi, anaknya becicing,seakan jadi pancingan, sekarang anaknya sehat normal, ibunya perhiasan elas ,melilit ditangan gelang keroncong lebih dari 7, kalung, cincin, tetapi disaat akan diusung naik truck ala ternak, mereka cuma berpakaian ala kadarnya, dasteran dan berkerudung, bedakpun tidak memakai.
Melihat kondisi demikian, beberapa kades menyesalkan, karena kades adalah jabatan politik dan,dipilih langsung, serta setiap saat bisa ditemui warga. Dan bila datang bantuan lalu perangkat desa mengantar surat pemberitahuan pengambilan bantuan, soo pasti ada yang menegur, “yang dibantu kog situuu saja, opo dulu dikira saya tidak memilih pak kades ?”, soale itu kaya, kecuali si ….. itu yang,dibantu tidak apa apa, soale yang itu…. benar benar miskin”

Bahkan ada yang memberikan kesan bahwa, yang mendata awal, itu tanpa sepengetahuan oleh pihak pemerintahan desa. “Begini ini pemerintahan desa serba repot dan dibikin repot, walau itu sumber bantuan juga dari pemerintah, bahkan bisa jadi muncul dugaan adu adu sesama warga. Kewibawaan pemerintahan desa terperosot, karena data kadang tidak,sesuai. Bahkan terkesan ada unsur ‘koncoisme, boloisme,batehisme dan nepotisme pendamping karena bermula koncoisme”
Dugaan itu,wajar terlontar, ironis memang, tetapi memang begitulah adanya.

“Sebentar lagi, balai desa tidak boleh untuk menaruh titipan bantuan beras, teloor. Biar di agen yang,sudah ditunjuk pendamping. Akan ngadu orang saja, dalih wa ini wa itu “, kata kades yang tak sudi disebut namanya, dengan nada geram.

Geramnya sang kades cukup beralasan, karena saat pendataan tanpa melalui pendampingan perangkat, tahu ada tertera nama alamat, usulan tidak layak untuk dibantu tidak,segera diralat. Dan kades menjelaskan bahwa data tersebut bukan ajuan desa. Namun masyarakat banyak yang menyadari bahkan menduga, kades tebang pilih, mensinyalir karena ada hubungan dekat.

Kades Tulungrejo kecamatan Trucuk, Darto, SE. Kemungkinan besar akan memilih opsi menolak, kantor desa untuk minitipkan bantuan untuk warga, jika bukan namanya bukan usulan dari desa. “Yen begini terus muncul fitnah macam macam, biar di agen saja. Kades dan perangkat jangan jadi korban, adanya bantuan tidak tepat sasaran”.

Seorang warga juga menambahkan,”jika pola bantuan,seperti itu, bisa jadi warga ini terkotak kotak , kerukunan kurang, gotong royong tidak semisal kerja bhakti wis tak berlaku, isinya cemburu sosial. Karena adilnya tidak tepat.

Kepala Dinas Sosial, Helmi Elisabet, ketika dikonfirmasi tentang bantuan 10 kg beras menebus Rp.16.000,- menjawabya” itu istilahnya TUAN RASIDI (Bantuan bersubsidi, program profinsi).***(Ekopurnomo/lintasbojonegoro.com).

banner