Bakesbangpol Bojonegoro Gelar Harmonisasi Supra Dan Infrastruktur Politik Jelang Pilkades Serentak 2020

  • Whatsapp

lintasbojonegoro.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bojonegoro menggelar kegiatan Harmonisasi Sosial Politik Bagi Supra dan Infrastruktur Politik di Kabupaten Bojonegoro guna menciptakan situasi kondusif menjelang pelaksanaan Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) serentak tahap III tahun 2020. Tema yang diusung dalam pertemuan Supra dan Infrastruktur Politik kali ini yakni Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Stabilitas Politik Yang Demokratis Dan Kondusif Menjelang Pilkades Serentak 2020.

Plt. Kepala Bakesbangpol Bojonegoro, Gunawan, S.STP mengatakan, digelarnya pertemuan tersebut dimaksudkan untuk menyerap berbagai informasi menjelang pelaksanaan Pilkades, sehingga dikemudian hari jika muncul persoalan bisa diantisipasi,” kata Gunawan, S.STP saat membuka kegiatan ini di hotel Bonero, Rabu (29/1/2020).

Muat Lebih

Dijelaskan, Pilkades serentak tahap III di Kabupaten Bojonegoro digelar di 233 desa yang tersebar di 28 di kecamatan. Sesuai dengan jadwal pelaksanaan, Pilkades dihelat pada tanggal 19 Februari 2020. “Pilkades serentak diharapkan berjalan lancar, aman dan kondusif. Usai Pilkades masyarakat tetap bersatu membangun desanya masing-masing demi terwujudnya program pembangunan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro,” tutur Gunawan mengutip pesan Bupati Bojonegoro, Dr. Anna Muawanah.

Menurut Gunawan, pertemuan antara Supra Dan Infrastruktur Politik ini dihadiri Kapolres Bojonegoro, AKBP M. Budi Hendrawan, SIK, MH, Ketua Partai Politik seKabupaten Bojonegoro, Ketua Organisasi Masyarakat (Ormas) seKabupaten Bojonegoro, Sekretaris Kecamatan (Sekcam), Kasi Pemerintahan Kecamatan, dan Kasi Trantib dari 28 Kecamatan di Bojonegoro. Selain itu, juga mendatangkan dua orang nara sumber yakni, Kepala Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa) Bojonegoro, Iramada Zulaikha, S.H dan Ahmad Taufik, M.Si dosen FISIP Universitas Bojonegoro.

Kapolres Bojonegoro, AKBP M. Budi Hendrawan dalam sambutan pengarahan, menegaskan, masyarakat dan calon kepala desa memiliki peran penting dalam mewujudkan pemilihan kepala desa yang aman, lancar dan kondusif. “Masyarakat jangan mudah terprovokasi hasutan yang dihembuskan oleh pihak-pihak dari luar yang tidak bertanggungjawab. Kepolisian dan TNI terus melakukan pemantauan di lapangan dan akan bertindak tegas terhadap oknum yang tidak bertanggungjawab dan membuat rusuh Pilkades,” tegas Kapolres Budi Hendrawan.

Selain itu, kata Kapolres, panitia Pilkades juga memiliki peran besar dalam mensukseskan pelaksanaan pemilihan kepala desa. Panitia Pilkades, tegasnya, harus tetap netral dan berlaku adil sekalipun memiliki hak pilih. Karena jika panitia tidak netral bisa memicu geseka-gesekan kecil yang bisa menimbulkan kerawanan.

Menutur Kapolres, pihaknya telah membentuk Satgas Anti Perjudian yang akan diterjunkan di tiap-tiap desa yang menyelenggarakan Pilkades. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir kemungkinan timbulnya konflik yang diakibatkan adanya perjudian dalam Pilkades. “Kami langsung tangkap pelaku perjudian dalam Pilkades. Karena perjudian dalam Pilkades bisa menimbulkan ketegangan masyarakat, khususnya pendukung masing-masing calon Kades, bahkan bisa pula menimbulkan bentrok antar pendukung calon Kades,” kata AKPB M. Budi Hendrawan.

Ahmad Taufik, M.Si, Dosen FISIP Universitas Bojonegoro yang menjadi nara sumber dalam kegiatan ini, mengatakan, politik uang (money politic) dan perjudian dalam Pilkades berdampak buruk pada proses demokrasi yang sedang dibangun. Money politic, lanjutnya, berpengaruh besar pada pembodohan masyarakat karena kemudian masyarakat tidak objektif dalam memilih pemimpin yang berkualitas.

“Di desa-desa yang pemimpinnya terpilih karena money politic, masyarakatnya kemudian apatis dan pembangunan di desa tersebut menjadi lamban. Sedangkan di desa-desa yang pemimpinnya dipilih berdasarkan ketokohannya, tanpa money politic, pembangunan desanya menjadi maju. Karena itu hindarilah money politic jika ingin pembangunan desanya maju,” ungkap Ahmad Taufik yang mengusung materi Perspektif Sosiologis Berbasis Penelitian Ilmiah di berbagai kabupaten di Indonesia.

Sementara itu Kepala Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro, Iramada Zulaikha, SH, mengatakan, Dinas PMD sudah menyelenggarakan pembinaan kepada masing-masing kecamatan terkait pelaksanaan Pilkades serentak 2020. Pihaknya meminta agar kecamatan segera melaporkan setiap ada perkembangan dalam tahapan penyelenggaraan Pilkades. Hal ini dimaksudkan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bisa dengan cepat menentukan kebijakan apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan Pilkades serentak.

“Setiap ada laporan dari kecamatan langsung kita respon agar pelaksanaan Pilkades serentak bisa berjalan lancar dan kondusif,” tuturnya. ***

Reporter : Kang Zen

Pos terkait