Amin Tohari Perjuangkan IPHPS Atas Nama rakyat, Bukan Nama Partai

oleh -200 views

Lintasbojonegoro.com — Amin Tohari selaku penasehat kelompok tani  hutan (KTH) di wilayah Desa Babad Kecamatan Kedungadem menegaskan bahwa permasalahan lahan hutan di desanya tidak ada sangkut pautnya dengan nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), namun atas nama perjuangan rakyat, demi mendapatkan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS).

Hal itu sekaligus membantah atas pemberitaan di salah satu media online terkait tuduhan sepihak kepada dirinya yang membawa nama partai dalam konflik lahan tersebut.

banner

Secara khusus Amin Tohari yang menjadi sorotan salah satu media online itu pada Jumat (5/7/19) sore mengatakan perjuangan membela kepentingan petani sudah dilakukan olehnya sejak lama.

“Tidak ada instruksi dari partai terkait apa yang saya lakukan, murni atas nama rakyat/masyarakat Desa Babad, dan sekitarnya” tuturnya.

Ia menjelaskan, dirinya adalah warga Desa Babad yang kebetulan wilayahnya ada di sekitar hutan dan sebagian besar warganya adalah pesanggem hutan.

Selain itu juga kebetulan memang sebagai kader Partai,  selain itu juga sebagai penasehat Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

“Perjuangan saya murni karena jiwa kader yang mana mewajibkan bantu dan memperjuangkan masyarakat kecil justru kalau kita mengaku menjadi kader partai tetapi tidak peduli dengan nasib rakyat kecil itu salah,” Jelasnya.

” Kan sudah jelas slogan partai kita ini, menangis dan tertawa bersama sama rakyat, masak ada rakyat kita yang sedang menangis karena lahanya hilang kita diam,” ungkapnya.

Mengenai Amin yang dianggap merugikan banyak pihak, Amin juga membantah, pihak mana saja yang di rugikan. Justru Amin  mempertanyakan,
” kalau yang  di rugikan pihak rakyat kecil ya harus kita bantu, tapi kalau pihak pihak yang lain ya nanti dulu, perjuangan itu untuk rakyat kecil bukan malah berpihak pada yang besar,” ujar amin sambil mencontohkan presiden Jokowi.

Terkait adanya dugaan Amin memanfaatkan kegiatan kampanye dengan tegas tidak ada kaitan serta memanfaatkan adanya permasalahan lahan hutan yang sudah lama di garap waraga dan tiba tiba di ambil alih oleh pihak perusahaan tebu  PT. KTM dan PT. PTPN.

“Jauh hari sebelumnya saya sudah memperjuangkan keluhan masyarakat dalam mempertahakan lahan hutan yang sudah puluhan tahun di garap oleh warga, kebetulan saja pemerinta memiliki regulasi Program IPHPS Inzin pemanfaatan hutan perhutanan sosial. Yang sudah di atur oleh peraturan mentri LHK No 39 tahun 2018. Kalau ada regulasinya kenapa tidak ti itu sah secara hukum,” ungkap polikus muda tersebut.

“Intinya lahan hutan dapat dikerjakan oleh masyarakat selama 35 tahun dibawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentunya sesuai prosedur.”Pungkasnya.