Afwan Maksum Akan Mediasi Konflik Perhutani dan Pesanggem di Bojonegoro

oleh
Foto Afwan Maksum Kanan (Baju Hitam) Saat menerima aduan dari warga Rahayu Soko Tuban

Reporter Dian

LintasBojonegoro.com — Anggota komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Afwan Maksum telah menerima aduan dari masyarakat, khususnya petani Pesanggem di wilayah Kabupaten Bojonegoro yang saat ini kehilangan lahan garapannya.

Para petani Pesanggem itu tersebar di dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Kedung Adem dan Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

banner

Seperti diberitakan sebelumnya, ribuan petani Pesanggem yang selama puluhan tahun menggarap lahan milik perhutani tersebut harus gigit jari.

Pasalnya lahan yang biasa mereka garap kini diambil alih oleh dua perusahaan besar yang berencana menanam tebu, dan telah bekerjasama dengan pihak Perhutani KPH Bojonegoro.

Menanggapi permasalahan tersebut, politisi partai PDIP itu mengatakan, akan melakukan upaya mediasi antara kedua belah pihak.

” Sebagai wakil rakyat tentunya setiap keluhan dari masyarakat akan kita tindaklanjuti, jangan sampai masyarakat ini kehilangan mata pencaharianya,” Kata Afwan Kamis (25/10/2018).

Dari info yang beredar di kalangan petani, rencana penanaman tebu dari dua perusahaan besar itu merupakan program nasional untuk swasembada gula.

Untuk mendukung program tersebut, di Bojonegoro terkena dampak 400 hektar lahan Perhutani yang akan ditanami tebu.
Saat ini sudah ada sekitar 18 hektar lahan yang disiapkan dan digarap oleh perusahaan tersebut namun mendapatkan penolakan dari para petani.

Meski merupakan program nasional kata Afwan, setiap stakeholder harus memperhatikan pula aspek sosial ekonomi dari masyarakat.

Khususnya para petani Pesanggem yang sudah puluhan tahun secara turun temurun menggarap lahan tersebut.

” Mereka juga butuh solusi ketika tidak lagi bisa menggarap lahan milik perhutani, Komisi B sesuai bidangnya juga menangani masalah kehutanan, untuk itu kita akan berupaya menjembatani,” Imbuhnya.

Hingga berita ini diturunkan, kondisi di lapangan masyarakat tetap menolak terhadap upaya penanaman tebu dari perusahaan. Sehingga program nasional tersebut juga tidak bisa berjalan dengan baik.

Petani mengancam tetap menolak program tersebut, karena dinilai merugikan mereka yang harus kehilangan mata pencaharian sehari – hari.(Dn/Red).

banner