4 Fakta Menarik Tentang Mutasi Pejabat Bojonegoro Oktober 2017

oleh
Kang Yoto Memberi Pengarahan Kepada Desa dan Kecamatan Yang Menerima Sertifiakt ODF 2017

LintasBojonegoro.com – Mutasi pejabat yang dilakukan oleh Bupati Bojonegoro Dr. H. Suyoto M.Si. menyisakan fakta – fakta menarik. Redaksi lintasbojonegoro.com berhasil merangkum, setidaknya ada empat fakta menarik dibalik mutasi 109 pegawai di bulan Oktober 2017 lalu.

1. Pemanggilan oleh DPRD

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Bojonegoro akhirnya memberikan reaksi terhadap kejanggalan proses mutasi pejabat yang telah memasuki masa 6 bulan sebelum penetapan calon bupati dalam pilkada tersebut.

banner

Tepatnya pada Senin (12/02/2018) sekitar pukul 14.00 wib wakil ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto memanggil Kabag Hukum Faisol Ahmadi SH, Staf ahli bidang Hukum M. Chosim SH, Kepala BKPP Drs. Zaenudin, Kepala Inspektorat Syamsul, Kabid ketenagakerjaan Khuzaini.

Sukur mempertanyakan terkait ijin dari Kemendagri yang ternyata tidak dimiliki oleh Pemkab saat melakukan mutasi Oktober lalu.

2. Peringatan Inspektorat Diabaikan

Sebenarnya pemkab Bojonegoro telah mendapatkan peringatan dari kepala inspektorat kabupaten Bojonegoro Syamsul, bahwa proses mutasi pada bulan Oktober 2017 tidak sesuai dengan undang-undang.

Namun Pemkab Bojonegoro mengabaikan peringatan dari kepala inspektorat tersebut, dan tetap menjalankan proses mutasi jabatan.

3. Melanggar Undang – Undang

Mutasi yang dilakukan oleh Bupati Bojonegoro ini dipastikan melanggar undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang – undang.

Pasalnya Bupati Bojonegoro tidak melakukan ijin kepada Mendagri terkait mutasi tersebut.

4. Belum Ada PNS Yang Menuntut

Ada 109 PNS di lingkungan Pemkab Bojonegoro menerima SK Mutasi pada bulan Oktober 2017 lalu.

Namun hingga pertengahan bulan Februari tahun 2018 ini ternyata tidak ada satupun PNS menuntut terkait proses mutasi yang dilakukan oleh Bupati Bojonegoro tersebut.

Padahal jelas keputusan itu bertentangan dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada.

banner