3000 Guru Honorer di Bojonegoro Tidak Punya BPJS Ketenagakerjaan

oleh

Reporter Dian

Lintasbojonegoro.com — Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), seharusnya mewajibkan setiap perusahaan (pemberi kerja) agar mendaftarkan diri dan karyawannya di BPJS Ketenagakerjaan. Tidak terkecuali para guru honorer yang bekerja di instansi sekolah, mereka seharusnya mendapatkan hak yang sama.

Namun faktanya, sekitar 3000 lebih guru honorer di Kabupaten Bojonegoro, baik K2, non K2, maupun yang belum ber NUPTK, tidak ada yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

banner

Fakta itu menambah daftar panjang derita pahlawan tanpa tanda jasa tersebut. Bukan hanya digaji sangat rendah jauh dari UMK, bahkan tidak ada perlindungan bagi mereka jika terjadi suatu insiden dalam mengais rejeki.

” K2 sekitar 750 orang, ditambah yang non K2 dan yang belum ber NUPTK mungkin sekitar 3000 an,” Kata Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Sally Atyasasmi Kamis (27/09/2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS pasal 15 ayat (1) menyebutkan, “Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.”

Pemerintah yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi perusahaan untuk memberikan jaminan sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja malah mangkir dari kewajibannya.

Menindaklanjuti hal itu kata Sally, pada APBD perubahan tahun 2018 ini komisi C sudah mengusulkan untuk penganggaran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan.

” Kalau semua guru honorer mungkin sekitar Rp. 200 juta dalam setahun,” Ungkap Sally.

Sementara itu Kepala Bidang Pemasaran
BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro Dadang membenarkan, bahwa seluruh honorer baik guru dan non guru yang ada dilingkungan Pemkab Bojonegoro belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Jumlah total semua tenaga honorer tersebut sekitar 5.000 orang, dimana sudah diajukan untuk P-APBD tahun 2018 ini untuk segera dianggarkan.

” Katanya Oktober baru berjalan, itupun untuk pencairan baru bulan Desember efektifnya,” Ujar Dadang.

Pihaknya berharap setiap pekerja khususnya dilingkungan pemerintahan akan terdaftar semua di BPJS Ketenagakerjaan. Sebagai perlindungan untuk mereka jika suatu saat ada kecelakaan ketika bekerja.

” Kalau total semua paling satu tahun sekitar Rp. 500 juta.”Pungkasnya.(dn/Red).

banner